Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Kemenkumham saat ini masih mengecek dokumen dari kubu kongres luar biasa (KLB) partai Demokrat, seiring penyerahan dokumen permohonan pengesahan dari kubu Moeldoko.
Kemenkumham juga akan mengecek dokumen dari DPP Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ia berharap polemik kepengurusan partai tersebut cepat selesai.
"Kami harapkan cepat lah supaya jangan berlarut-larut, biarkan kami kerja dulu," kata Yasonna di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Yasonna kemudian bicara terkait penyelesaian dualisme partai melalui mekanisme lainnya. Ia berujar, kedua kubu dapat melanjutkan gugatan ke pengadilan apabila salah satu kubu merasa tidak puas dengan apa keputusan Kemenkumham.
Namun sejauh ini, baik kubu AHY maupun kubu Moeldoko masih harus bersabar menunggu keputusan Menkumham menyoal KLB Partai Demokrat.
"Itu nanti kalau sudah kita ambil kan ada masuk surat kami harus layani. Kalau sudah saya ambil keputusan masih berselisih lagi, ya mereka yang bertempur di pengadilan, kan begitu mekanismenya," ujar Yasonna.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar