Suara.com - Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Fitrah Nur, meminta para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menjaga dan menjamin kualitas bangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini Fitria dalam Focus Group Discussion (FGD) bertemakan "Ketersediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diselenggarakan Bank BTN dan BP Tapera". Ia menyebut, adanya hunian yang berkualitas dan memenuhi kriteria rumah yang layak huni diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.
"Kementerian PUPR tidak hanya fokus pada kuantitas bangunan saja tapi juga kualitas bangunan rumah untuk masyarakat," ujar Fitrah, Kamis (18/3/2021).
Fitrah bilang, kualitas bangunan hunian yang baik membuat masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal bersama keluarganya. Selain itu, rumah yang sehat diharapkan dapat memenuhi spesisifikasi ruang, kecukupan pencahayaan, ventilasi udara yang baik, air bersih yang memadai, lantai yang baik dan konstruksi bangunan yang baik.
Adanya Program Sejuta Rumah, imbuh Fitrah, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Untuk itu, Kementerian PUPR siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pengembang, perbankan dan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau.
"Kualitas bangunan harus menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dari pengembang perumahan. Sedangkan perbankan juga harus menyalurkan KPR untuk rumah yang berkualitas juga," terangnya.
Perbankan, imbuhnya, juga sangat berperan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah. Berbagai program penyediaan dan pembiayaan perumahan terus di dorong pemerintah untuk mempermudah akses KPR rumah khususnya rumah bersubsidi.
"Kami harap dengan Program Sejuta Rumah akan lebih banyak masyarakat yang bisa menghuni rumah yang layak huni," tandas Fitrah.
Baca Juga: 3.470 Rumah Masyarakat di Aceh Dapat Bantuan Rp 69,4 M dari Pemerintah
Tag
Berita Terkait
-
3.470 Rumah Masyarakat di Aceh Dapat Bantuan Rp 69,4 M dari Pemerintah
-
Pemerintah akan Bantu Nelayan Dapat Rumah Layak Huni, Ini Caranya...
-
PUPR Salurkan Rp 3,7 Miliar untuk Bangun 395 Rumah Masyarakat Papua
-
Hunian Layak dan Tingkatkan Ekonomi, 3 Menteri Apresiasi Sarhunta Borobudur
-
Masa Pandemi, Kementerian PUPR Minta REI Tetap Semangat Bangun Rumah
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!