Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, keberadaan izin dari Majelis Tinggi Partai Demorkat menjadi pertimbangan Kemenkumham dalam menentukan keputusan terkait hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.
Selain izin majelis tinggi partai, Yasonna akan melihat ketentuan lainnya menyangkut pelaksanaan KLB. Mulai dari persyaratan sesuai AD/ART hingga keikutsertaan pemilih hak suara dari pengurus partai di wilayah dalam kongres luar biasa.
Yasonna berujar, semua hal yang menjadi pertimbangan dan syarat tersebut masih dalam proses pengecekan.
"Dari segi ketentuan perundang-undangan, harus sesuai AD/ART pelaksanaannya, pelaksanaannya sesuai AD/ART itu kita lihat, persyaratan 2/3 untuk DPD, 1/2 DPC, ada izin majelis tinggi, itu debatable lah. Tapi yang substansi itu tadi kita cek," kata Yasonna di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021).
Sebelumnya, Yasonna memberikan tenggat waktu kepada Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) untuk melengkapi dokumen, seiring kubu Moeldoko yang sudah mendaftarkan hasil KLB.
Kekinian, kata Yasonna Kemenkumham audah meneliti sejumlah dokumen yang diketahui belum lengkap. Melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum, pihaknya kemudian berkirim surat kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas.
"Ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup. Hari jumat kemarin dilaporkan kepada saya, dikirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya, diberikan waktu. Karena kami kan punya waktu 7 hari maka kita beri waktu, mungkin Senin, Selasa diberikan kepada kita, kita lihat lagi," kata Yasonna.
Yasonna berujar Kemenkumham akan melihat kelengkapan berkas terlebih dahulu baru akan mengambil keputusan. Terkait berkas apa saja yang belum dilengkali, Yasonna tidak merinci.
"Mudah-mudahan ya kita lihat aja, lengkap atau tidak. Kalau lengkap kita teruskan, kalau tidak ya kita ambil keputusan," kata Yasonna.
Baca Juga: Kemenkumham Kasih Kesempatan Kubu Moeldoko Lengkapi Dokumen KLB Sepekan
Daftar ke Kemenkumham
Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko mengklaim kembali telah mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham, pada Senin (15/3) kemarin. Jhoni Allen Marbun selaku Sekjen partai datang langsung untuk mendaftar.
Hal itu disampaikan oleh salah satu penggagas KLB Demokrat Deli Serdang, Ilal Ferhard. Menurutnya, kubu Moeldoko sudah mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang sejak Senin kemarin.
"Sudah kemarin (mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham)," kata Ilal kepada Suara.com, Selasa (16/3/2021).
Menurutnya, proses pendaftaran ke Kemenkumham tersebut dilakukan langsung oleh Sekjen Demokrat kubu Moeldoko yakni Jhoni Allen. Jhoni ditemani oleh sejumlah kader yang lainnya.
Belum diketahui apakah hasil KLB tersebut diterima langsung oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham atau tidak.
Berita Terkait
-
Kemenkumham Kasih Kesempatan Kubu Moeldoko Lengkapi Dokumen KLB Sepekan
-
Daftar ke Kemenkumham, Berkas PD Kubu Moeldoko Ternyata Tak Lengkap
-
Ribut Terus! Kubu Moeldoko Kini Singgung Soal Sertifikat DPP Demokrat
-
Polemik KLB Demokrat Karena Adanya Dinasti di Tubuh Partai
-
Tanggapi Poster Puan-Moeldoko, Demokrat KLB Sebut Kubu AHY Jago Fitnah
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti