Suara.com - Sebanyak 96 warga negara Indonesia (WNI) telah memutuskan untuk segera meninggalkan Myanmar, karena demonstrasi yang diwarnai kekerasan terus berlanjut menyusul kudeta yang dilakukan militer negara itu pada 1 Februari lalu.
“Pada Maret saja, tercatat 96 WNI yang sudah lapor ke KBRI (Yangon) akan pulang sampai akhir bulan ini,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha di Jakarta, Rabu (24/3/2021) malam.
Kata dia, jumlah tersebut tidak termasuk 50 WNI yang sebelumnya telah pulang ke Tanah Air menggunakan penerbangan yang diperbantukan, di tengah demonstrasi anti kudeta di Myanmar.
Berdasarkan data Kemlu RI, saat ini tercatat 362 WNI, yang mayoritas pekerja profesional, masih berada di Myanmar. Sebanyak 20 orang di antaranya telah berada di Sekolah Indonesia Yangon, yang diperuntukkan sebagai lokasi perlindungan sementara bagi para WNI.
Judha mendesak para WNI yang merasa lokasi tempat tinggalnya tidak aman dan nyaman, untuk segera merapat ke Sekolah Indonesia Yangon yang situasinya relatif aman karena terletak di wilayah diplomatik.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk melakukan evakuasi karena berdasarkan penilaian di lapangan, tidak ada warga negara asing termasuk WNI yang menjadi sasaran kekerasan selama demonstrasi.
Mengingat demonstrasi dan kekerasan masih terus berlangsung, pemerintah mengimbau WNI untuk terus waspada, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak, menyiapkan stok bahan makanan untuk satu hingga dua minggu ke depan, serta selalu menjalin kontak dengan KBRI.
“Bagi WNI yang tidak memiliki kepentingan mendesak di Myanmar, kami minta untuk mempertimbangkan pulang ke Indonesia,” ujar Judha.
Lebih lanjut Judha menjelaskan bahwa saat ini tersedia dua penerbangan yaitu dengan maskapai Singapore Airlines dan Myanmar Airlines, yang merupakan bagian dari penerbangan yang diperbantukan untuk memfasilitasi warga negara asing keluar dari Myanmar.
Baca Juga: Tentang Aksi Kekerasan di Myanmar, Militer Salahkan Demonstran
Sebelumnya pada Selasa (23/3) militer Myanmar mengumumkan 164 pengunjuk rasa dan sembilan anggota pasukan keamanan tewas dalam demonstrasi yang meluas di negara itu.
Menyebut bahwa demonstran melakukan pembakaran dan kekerasan, militer menolak mengakui bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan secara damai.
Sementara itu, kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan sedikitnya 261 orang telah tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan selama unjuk rasa anti kudeta.
Junta mencoba untuk membenarkan kudeta yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa pemilu pada November 2020, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, curang.
Para pemimpin militer telah menjanjikan pemilu ulang, tetapi belum menetapkan tanggal. Mereka juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun di Myanmar. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Tentang Aksi Kekerasan di Myanmar, Militer Salahkan Demonstran
-
Tewas di Pangkuan Ayah, Bocah 7 Tahun Meninggal Ditembak Tentara Myanmar
-
Sadis! Militer Myanmar Tembak Bocah 7 Tahun yang Sedang Dipangku Ayahnya
-
Makin Kejam! Tentara Myanmar Tembak Mati Gadis 7 Tahun, Lagi Duduk di Rumah
-
Anak Perempuan 7 Tahun Tewas Ditembak Aparat Keamanan di Myanmar
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG