Suara.com - Saksi Muhammad Rakyan Ikram mengaku pernah menawarkan goodie bag kepada dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial RI Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso dalam proyek pengadaan paket sembako corona tahun 2020. Diketahui keduanya pun kini telah menjadi tersangka.
Rakyan yang merupakan adik dari anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK dalam sidang terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021) malam.
Awalnya Jaksa KPK menanyakan apakah saksi Rakyan ikut dalam pengadaan Bansos Corona. Jawaban saksi Rakyan mengaku hanya menawari goodie bag dengan mendatangi Adi dan Matheus.
Namun, kenyataanya gagal, di mana Rakyan terlebih dahulu menawarkan kepada Matheus Joko.
"Pernah satu sampai dua kali saya waktu itu nawari goodie bag, nggak jadi (pertama ke Matheus Joko)," kata Rakyan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).
Kemudian, Jaksa KPK pun kembali menanyakan saksi Rakyan apakah pernah juga menawari goodie bag kepada Adi Wahyono.
"Kedua saya masih tawari (Adi Wahyono) goodie bag lagi, nggak jadi juga. Saya ke Kemensos, saya cari tahu, saya tawari goodie bag juga," ucap Rakyan
Selanjutnya, Jaksa KPK kembali mencecar apakah Rakyan mengetahui adanya kuota paket sembako yang dikelola oleh kakaknya Ihsan Yunus.
Ia pun menjawab tegas tak mengetahui. "Tidak pak," tutup Rakyan
Baca Juga: KPK Telisik Dugaan Ketua Komisi VIII DPR Terima Kuota Paket Bansos
Dalam perkara ini Harry dan Ardian diduga menyuap eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara agar kedua perusahaan mereka mendapatkan jatah dalam membantu penyaluran bansos Covid-19 se-Jabodetabek tahun 2020.
Uang suap sebesar Rp 3,2 miliar kepada Juliari ternyata turut pula mengalir kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.
Adapun dalam dakwaan, Jaksa menyebut uang suap yang diberikan Harry kepada Juliari mencapai sebesar Rp 1,28 miliar.
Sedangkan, terdakwa Ardian memberikan uang suap sebesar Rp 1,95 miliar.
Uang suap diberikan untuk pengadaan bansos dalam beberapa periode yang berbeda.
Jaksa menjelaskan Hary memberikan uang suap agar perusahaan miliknya menjadi penyalur paket bansos sembako Covid-19 dengan mendapatkan kuota sebesar 1.519.256 paket.
Berita Terkait
-
Gus Ipul Wanti-wanti Pengelola Sekolah Rakyat: Jangan Sampai Aset Negara Jadi Masalah
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Harapan Baru Ahmad Lutfi, Bisa Kembali Bersekolah Lewat Sekolah Rakyat
-
Siswa Sekolah Rakyat Aceh Besar Bagikan Takjil Gratis
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara