KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Tersangka Bansos Corona

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutrisna (AUS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Selain Aa Umbara, KPK turut menetapkan tersangka Andri Wibawa (AW) yang merupakan anak Aa Umbara selaku pihak swasta dan pemilik PT. Jagat Dir Gantara serta CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL), M. Totoh Gunawan (MTG).

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Maret 2021 dengan menetapkan tiga tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/4/2021).

Dalam pengungkapan kasus ini, lwmbaga antirasuah langsung melakukan penahanan terhadap pihak swasta M. Totoh selama 20 hari pertama untuk proses oenyidikan lebih lanjut.

"Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 20 April 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ujarnya.

Untuk oencegahan covid-19 dalam rutan KPK, tersangka M. Totoh akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C.

Sementara itu, Aa Umbara dan anaknya Andri Wibawa tak hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam pemanggilan penyidik hari ini. Mereka berdua beralasan sakit.

"Sedangkan 2 tersangka yaitu AUS (Aa Umbara) dan AW (Andri Wibawa) hari ini telah dilakukan pemanggilan namun yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak bisa hadir karena sakit," tuturnya.

Alex pun akan kembali melakukan pemanggilan terhadap keduanya. Mereka akan dipanggil kini sudah berstatus tersangka.

Baca Juga: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Tersangka Korupsi Pengadaan Barang COVID-19

"Tim penyidik akan melakukan penjadwalan dan pemanggilan ulang yang akan kami informasikan lebih lanjut dan mengingatkan agar para tersangka koperatif hadir memenuhi panggilan dimaksud," katanya.

Aa Umbara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sedangkan, Andri dan M. Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.