Suara.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan bukan merupakan sesuatu yang urgen untuk saat ini.
Christina mengatakan sebagai institusi sipil, pemberlakuan protokoler pengamanan di Kementerian Pertahanan tidak berbeda dengan kementerian lain. Di mana, kata dia, pengamanan bisa dilakukan oleh Pamdal atau pengamanan dalam dan sejenisnya dengan penyebutan berbeda.
"Jika memang ada kebutuhan khusus, Menhan dapat berkoordinasi dengan TNI-Polri, tanpa perlu membentuk Detasemen Khusus," kata Christina dihubungi, Selasa (13/4/2021).
Christina menilai standar pengamanan kepada tamu negara juga tidak harus menggunakan Denwalsus. Pasalnya, protokoler keamaan tamu negara terlebih setingkat presiden sudah pasti mendapatkan pengamanan oleh Paspampres.
"Praktik selama ini misalnya terkait keprotokolan tamu asing setingkat presiden itu diatur oleh Paspampres baik pengawalannya maupun jajar kehormatannya. Termasuk juga tamu asing setingkat menteri yang datang ke Indonesia, pengawalannya menjadi tanggung jawab Pam VVIP Polri," kata Christina.
"Daripada membentuk yang baru, saya berpendapat sebaiknya memaksimalkan saja yang sudah ada," sambungnya.
Bantah Boroskan Anggaran
Ajudan pribadi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah membantah apabila pembentukan Denwalsus (Detasemen Kawal Khusus) membuat boros anggaran.
Hal itu untuk menanggapi beragam pertanyaan warganet yang menyerbu unggahan Rizky yang memperlihatkan apel pagi personel Denwalsus.
Baca Juga: Asal Tak Minta Tambah Anggaran, DPR Tak Soal Prabowo Bentuk Denwalsus
Salah satu pertanyaan dari warganet yang dijawab ialah soal khawatir pembentukan Denwalsus membuat anggaran negara boros.
Pertanyaan itu dituliskan akun @mile_solo di kolom komentar postingan ajudan pribadi Menhan Prabowo tersebut.
"Apa pasukan yang sudah ada tidak cukup sehingga dibentuk lagi Denwalsus hanya untuk satu kementerian saja, apa ini bukan pemborosan anggaran," tulisnya.
Rizky lantas menjawab dengan tegas kalau pembentukan Denwalsus sama sekali tidak membuat anggaran boros.
"Pemborosan anggaran yang Anda maksud bagaimana? Silahkan pelajari, tidak ada yang menyimpang apalagi seperti yang Anda bilang pemborosan anggaran negara," kata Rizky melalui akun Instagram @rizky_irmansyah pada Kamis (8/4/2021).
Rizky juga mengungkapkan kalau selama ini Kemenhan tidak pernah memiliki Denwalsus.
Berita Terkait
-
Kerap Dapat Aduan via WA, Kapolri Minta Anak Buah Respons Cepat
-
Gerindra Sentil Eko Kuntadhi, Gara-gara 'Ngomongin' Prabowo
-
Asal Tak Minta Tambah Anggaran, DPR Tak Soal Prabowo Bentuk Denwalsus
-
536 Polisi Langgar Disiplin di Awal 2021, Anak Buah Minta Maaf ke Kapolri
-
Legislator Ini Dukung Pembentukan Denwalsus, Ingatkan Soal Kasus Wiranto
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan