Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk Detasemen Kawal Khusus atau disingkat Denwalsus. Terkait itu, anggota Komisi I DPR RI, Bobby Ardhityo Rizaldi mengaku tidak mempersoalkan.
Bobby berujar, selama pembentukan Denwalsus sesuai standar protokol dan tugas serta fungsi pokoknya, maka hal itu tidak masalah.
"Ya gak masalah sih, selama memang lingkupnya sesuai standar protokol pengamanan di kementerian biasa, tanpa ada pelebaran tupoksi, wewenang, atau tambahan anggaran yang belum disetujui," kata Bobby dihubungi, Selasa (13/4/2021).
Kendati diakui Bobby, dirinya belum mendapat informasi resmi, namun pembentukan Denwalsus dipandang penting sebagai bentuk pengamanan.
Menurutnya pengamanan pejabat setingkat menteri perlu dipertimbangkan, agar kejadian serupa penusukan terhadap Wiranto yang kala itu menjabat Menkopolhukam tidak terulang.
"Kami belum mendapat info resmi, mungkin ini merujuk antisipasi agar kejadian lalu seperti penusukan Menkopolhukam Wiranto bisa dihindari. Waktu itu kan sempat akan ditinjau lagi prosedur atau protap pengamanan pejabat negara atau VIP," kata Bobby.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar itu, tingkat pengamanan yang diinginkan setiap menteri memang berbeda. Hanya saja perlu menjadi perhatian ialah standar protokol pengamanan pejabat negara itu sendiri.
"Ya setiap menteri kan beda-beda gayanya, ada yang nggak mau pengawalan ketat agar lebih dekat dengan masyarakat, ada yang sebaliknya. Sah-sah saja selama masih dalam koridor standar protokol pengamananan menteri," ujar Bobby.
Ajudan Prabowo Bantah Denwalsus Jadi Pemborosan
Baca Juga: Prabowo Bikin Denwalsus, Pendiri PAN: Tak Mau Kalah Presiden dan Paspampres
Ajudan pribadi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah membantah apabila pembentukan Denwalsus (Detasemen Kawal Khusus) membuat boros anggaran.
Hal itu untuk menanggapi beragam pertanyaan warganet yang menyerbu unggahan Rizky yang memperlihatkan apel pagi personel Denwalsus.
Salah satu pertanyaan dari warganet yang dijawab ialah soal khawatir pembentukan Denwalsus membuat anggaran negara boros.
Pertanyaan itu dituliskan akun @mile_solo di kolom komentar postingan ajudan pribadi Menhan Prabowo tersebut.
"Apa pasukan yang sudah ada tidak cukup sehingga dibentuk lagi Denwalsus hanya untuk satu kementerian saja, apa ini bukan pemborosan anggaran," tulisnya.
Rizky lantas menjawab dengan tegas kalau pembentukan Denwalsus sama sekali tidak membuat anggaran boros.
Berita Terkait
-
Pemerintahan Jokowi Dianggap Lemah Atasi Ekonomi, Korupsi dan Covid-19
-
Salip Jokowi, Prabowo Subianto Dianggap Layak Jadi Presiden 2024
-
Buntut Kudeta Partai Demokrat, AHY Geser Elaktebilitas Prabowo
-
Gegara Alasan Ini, Prabowo juga Diundang di Nikahan Atta Halilintar-Aurel
-
Pengamat: Pilpers 2024, Jokowi-Prabowo Vs Anies-Ganjar
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!