Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut OTT KPK tidak membuat jera para koruptor.
Rocky Gerung mengklaim semua bermula ketika KPK mulai dilemahkan. Oleh sebab itu menurutnya pihak istana bisa disalahkan.
Pernyataan itu disampaikan Rocky Gerung dalam video berjudul "MENKO LUHUT MINTA MAAF. KPK MAKIN TIDAK BERDAYA" yang disiarkan melalui saluran YouTube miliknya, Rabu (14/4/2021).
Rocky Gerung memulai komentarnya dengan menganalogikan Luhut dengan sopir truk yang meminta maaf karena gas buang mengaburkan pandangan kendaraan lain di belakang.
Perlu diketahui, Luhut mengaku meminta maaf bicara terbuka bahwa OTT tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu, dia minta kinerja KPK terus ditingkatkan.
Rocky Gerung juga menganalogikan KPK dengan truk yang tak pernah di-kir tetapi dipaksa berjalan sehingga kehilangan tenaga. Oleh sebab itu, dia mengaku bisa paham betapa kecewanya Luhut.
"Akhirnya orang masuk satu gejala umum kepercayaan terhadap lembaga-lembaga ini hilang. Itu yang kita hitung dari awal karena semua orang masuk nyari peluang," kata Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com.
"Karena memang sudah goyang kekuasaan. Ini semua sinyal kekuasaan gak sanggup memberi contoh. Keuasaan semacam ini terus memburuk," tambahnya.
Rocky Gerung lebih lanjut menyinggung kasus PT Jhonlin Bratama kepemilikan Andi Arsyad alias Haji Isam.
Baca Juga: Debat Soal Pelni, Irma Chaniago ke Fadli Zon: Lagi Ramadhan, Jangan Nuduh
"Politik kita bukan lagi dikendalikan oligarki, tapi oleh plutokrat, satu orang kaya bisa mengukur sejak merencanakan tindakan melanggar hukum. Dia bisa langsung hitung akibatnya," katanya.
Menurut Rocky Gerung, kasus Haji Isam bisa terjadi apabila tahu betul tentang anatomi kekuasaan, mengingat dia juga pernah terlibat dalam proyek pemenangan Jokowi.
Dengan melihat hal itu, Rocky Gerung menyebut sinyal kekuasaan tidak pernah meningkatkan kinerja KPK. Oleh sebab itu, lembaga antirusuah tersebut malah dimanfaatkan orang.
"Maka kelemahan KPK dimanfaatkan justru oleh orang yang ingin mencuri harta negara, menyogok, mengemplang pajak, kan ini semua berawal dari KPK yang dilemahkan sehingga moral publik menganggap satu paket," tukas Rocky Gerung.
"Jadi siapa yang mesti disalahkan? Istana. Istana yang justru memberi kewenangan KPK membatalkan kasus," tandasnya.
Luhut Sebut OTT KPK Tak Membuat Koruptor Jera
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak