Suara.com - Sebanyak 105 tokoh dari beragam kalangan menyatakan sikap mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang tak memberikan izin atas uji klinis fase 2 vaksin Nusantara.
Izin itu tak diberikan BPOM karena menilai tim pengembang vaksin besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu tak memenuhi standar uji klinis tahap 1.
Sabtu (17/4/2021), ratusan orang yang terdiri dari dokter, ilmuwan, epidemiolog, mantan menteri, eks pejabat, jurnalis, budayawan, aktivis, musikus, sutradara, hingga sastrawan menyatakan sikap mendukung keputusan BPOM tersebut.
"Kita punya Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kami, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, bersikap berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah," kata Anggota Transparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagjo dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (17/4/2021).
Berikut pernyataan sikap terbuka, berikut daftar tokoh yang mendukung BPOM:
Pernyataan Terbuka
“Tim BPOM, Majulah Terus!”
Setiap penelitian vaksin perlu diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas. perlu diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki otoritas.
Kita punya Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Kami, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, bersikap berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah.
Baca Juga: 105 Tokoh Dukung BPOM yang Setop Uji Klinis Vaksin Nusantara
Biarkan BPOM bekerja tenang bersama tim pakarnya. Kami percaya pada integritas keilmuan dan independensi mereka. Selama ini, BPOM telah mengabdi untuk menjaga kesehatan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mereka yang bekerja di BPOM telah membuktikan diri sebagai patriot tanpa banyak retorika, teguh menghadapi tekanan dari mana saja.
Kami, warga Republik, berdiri bersama mereka.
Setiap penelitian dan pengembangan vaksin dan obat, kami hargai sebagai ikhtiar membuka kemungkinan baru melawan pandemi. Tentu dengan tetap mengindahkan asas-asas ilmiah.
Mari kita ingat bahwa hidup mati jutaan rakyat adalah taruhannya.
Jakarta, 17 April 2021
Berita Terkait
-
105 Tokoh Dukung BPOM yang Setop Uji Klinis Vaksin Nusantara
-
Ahli Kesehatan Masyarakat: Vaksin Nusantara Tak Bisa Ciptakan Herd Immunity
-
DPR Agresif Dukung Vaksin Nusantara, Ketua IDI Khawatir BPOM Diintervensi
-
Mengenal Cara Kerja Sel Dendritik, Bahan Utama Vaksin Nusantara
-
Ketua IDI: Dukungan Politikus ke Vaksin Nusantara Tak Ada Artinya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial