Suara.com - Bareskrim Polri menetapkan YouTuber Jozeph Paul Zhang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Namun, Jozeph mengklaim telah mencabut status kewarganegaraan Indonesia sehingga merasa kebal hukum alias tidak bisa diproses oleh Polri atas perbuatannya.
Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapapun alias tidak mengenal asal-usul kewarganegaraannya. Selagi tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku di wilayah yurisdiksi Indonesia.
"Hukum pidana itu berlaku bagi siapapun (tidak mengenal warga negara) yang melakukan tindak pidana di wilayah yuridiksi Indonesia dan di kapal atau pesawat, serta kedutaan besar ataupun perwakilan Indonesia di luar negeri," kata Fickar kepada Suara.com, Selasa (20/4/2021).
Sementara, jika Jozeph benar-benar telah mencabut status kewarganegaraannya maka pemerintah menurut Fickar bisa meminta kepada negara yang bersangkutan untuk mempersona-gratakan, mengusir dan menyerahkannya ke Indonesia. Terlebih jika tindak pidana itu dilakukan oleh Jozeph saat dia masih berstatus warga negara Indonesia atau WNI.
"Ini bisa dilakukan karena waktu orang tersebut melakukan tindak pidana masih WNI. Sehingga, hukum pidana Indonesia tetap berlaku," ujarnya.
Sedangkan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh Jozeph di luar negeri dengan status sebagai WNI itu juga tetap bisa diproses. Dia menjelaskan, setiap WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri dan melanggar hukum pidana Indonesia dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri dan melanggar hukum pidana Indonesia, KUHAP menentukan dapat diadili di Indonesia dalam hal ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," jelasnya.
Dipastikan Masih WNI
Polri sebelumnya telah memastikan bahwa Jozeph masih berstatus WNI. Sehingga, dia berkewajiban untuk mentaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga: Diduga Sebarkan Ujaran Kebencian, 20 Konten YouTube Paul Zhang Diblokir
"JPZ (Jozeph) masih berstatus WNI dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia," kata Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/4/2021).
Ramadhan mengungkapkan berdasar data yang dihimpun dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman, sejak tahun 2017 hingga April 2021 ada 180 WNI yang hendak mengganti kewarganegaraan. Dari data tersebut dipastikan tak ada nama Jozeph Paul Zhang ataupun Shindy Paul Soerjomoelyono sebagai nama asli yang bersangkutan.
"Sekali lagi data tersebut tidak ada nama JPZ. Artinya apa, melihat data tersebut JPZ masih berstatus WNI," tegasnya.
Atas hal itu, Ramadhan menyampaikan bahwa Polri membuka peluang untuk menjemput paksa Jozeph jika red notice yang diajukan oleh Sekretariat NCB Indonesia telah diterbitkan oleh Kantor Pusat Interpol, di Lyon, Perancis. Meskipun, pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Jerman.
"Bisa dideportasi oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Berlin di Jerman, dan tentunya penyidik juga bisa menjemput ke sana," kata dia.
Berita Terkait
-
Diduga Sebarkan Ujaran Kebencian, 20 Konten YouTube Paul Zhang Diblokir
-
Jadi Tersangka, Jozeph Paul Zhang Masih Live Streaming YouTube
-
Denny Siregar Ragukan Polisi Bisa Tangkap Jozeph Paul Zhang, Ini Alasannya
-
Jozeph Paul Zhang Ngamuk Suruh Tangkap Ustadz Somad dan Yahya Waloni
-
MUI: Umat Islam yang Tahu Informasi soal Jozeph Paul Zhang, Kasih ke Polisi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Seharga NMax yang Jarang Rewel
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
-
Dana Korupsi Rp13 T Dialokasikan untuk Beasiswa, Purbaya: Disalurkan Tahun Depan
-
Kebijakan Sri Mulyani Kandas di Tangan Purbaya: Pajak Pedagang Online Ditunda
-
Harga Emas Hari Ini Turun Lagi! Antam di Pegadaian Jadi Rp 2.657.000, UBS Stabil
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
Terkini
-
Jejak 'Fee' SGD 500 Ribu: KPK 'Korek' Arso Sadewo, Otak Swasta di Skandal PGN
-
Babak Baru Kasus Kacab Bank, Polisi: Pasal Pembunuhan Tunggu 'Lampu Hijau' Jaksa
-
Ngeri! Teror Air Keras Pelaku Tawuran di Jaktim, Tukang Parkir Warkop jadi Sasaran
-
Kritik Prabowo Soal Ini, Refly Harun: Suka-suka Lah Mumpung Berkuasa, Apa Juga Halal
-
Imbas Keracunan Massal MBG, BGN Tutup 106 Dapur MBG
-
Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke Raksasa Teknologi: Petinggi Google dan HP Diperiksa Kejagung
-
Pemerintah Lanjutkan Proses Pemilihan Gelar Pahlawan Nasional 2025, Masih Ada Nama Soeharto
-
Novel Baswedan 'Senggol' Prabowo: Kembalikan Pegawai KPK Korban Firli, Ini Penegakan Hukum
-
Vonis 11 Tahun Penjara untuk Fani, Mahasiswi Pemasok Anak untuk Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar
-
Viral Momen Purbaya Yudhi Sadewa Diduga Dicuekin Menteri Lain Saat Sidang Kabinet