Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk bepergian keluar kota baru akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Selama masa pengetatan mudik, regulasi ini belum diterapkan.
Berdasarkan aturan dari Satgas penanganan Covid-19, pengetatan mudik berlangsung selama dua periode. Yakni 22 April hingga 5 Mei dan 18 Mei sampai 24 Mei 2021.
"Tidak, tidak ada SIKM, hanya pengetatan," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/4/2021).
Syafrin menjelaskan, selama masa pengetatan mudik, untuk melakukan perjalanan luar Jabodetabek hanya perlu membawa hasil tes Covid-19. Bisa menggunakan rapid antigen, genose, maupun PCR.
"Sebelumnya masa berlakunya bisa sampai 3x24 jam, maka pada periode waktu itu berlaku hanya 1x24 jam sebelum perjalanan," jelasnya.
Selain itu, regulasi pada pengetatan mudik itu hanya berlaku bagi penumpang moda transportasi udara, laut, dan kereta api.
"Sementara untuk perjalanan darat itu sifatnya bukan mandatory. Jadi di terminal kami hanya melakukan pengecekan suhu terhadap pelaku perjalanan," tuturnya.
Jika nantinya didapati pelaku perjalanan darat memiliki suhu tinggi, maka akan diminta untuk menjalani tes lebih lanjut.
"Berupa tes apakah itu dengan genose atau dengan rapid antigen," pungkasnya.
Baca Juga: Polisi Akan Sekat Akses Gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengubah masa berlaku aturan pelarangan jelang mudik lebaran dari sebelumnya hanya 10 hari menjadi satu bulan, dari 22 April sampai 24 Mei 2021.
Hal itu ditetapkan melalui Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 itu diteken oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo pada 21 April 2021.
"Maksud dari addendum surat edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 - 24 Mei 2021)," tulis Doni Monardo dalam Addendum SE Satgas, Kamis (22/4/2021).
Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku surat edaran satuan tugas penanganan Covid-19 nomor 13 tahun 2021.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi