Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Parlemen harus bisa mempertahankan serta melanjutkan pencapaian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan anggaran Setjen DPR RI. Ia berujar ke depan, capaian WTP harus lebih berkualitas.
Mengingat, sebelumnya Setjen DPR telah meraih sebanyak 12 kali predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Ke depan isunya ada dua. Pertama, WTP itu ke depan harus semakin berkualitas. Mudah-mudahan tidak ada temuan masalah yang material, tentu itu menjadi catatan kita semua. Tapi kaitkan dengan apa yang disebut dengan objective key result,” kata Indra seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (26/4/2021).
Indra menjelaskan, salah satu aspek objective key result adalah penentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yangvdiputuskan berdasarkan catatan di Biro Kepegawaian melalui tim penilaian kinerja berdasarkan rekam jejak dan bersifat penugasan.
Kedua, semua program kegiatan yang berada dalam lingkup Setjen DPR RI harus dikawal dan diawasi oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Hal ini diperlukan kata Indra agar anggaran satu rupiah pun harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
"Kita sangat optimis untuk ke depan akan terus WTP karena berbagai kegiatan itu didampingi oleh Inspektur Utama dan itu pasti akan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Indra.
Indra memiliki keyakinan target meraih WTP berkualitas membuat nilai-nilai organisasi pada Setjen DPR RI yang dirumuskan dalam RAPI (Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas) dapat menjadi nilai yang menjiwai keseharian seluruh pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Setjen DPR.
“Kalau (nilai-nilai organisasi) itu sudah disepakati, sudah menjadi ruh daripada Renstra (Rencana Strategis) kita, maka kita semua harus jalankan. Itu kan etik ya tidak berkaitan dengan reward and punishment tapi menjadi code of conduct bersama,” imbuh Indra.
Wujudkan Kualitas Penyusunan Anggaran
Baca Juga: Tersangkut Korupsi Lahan, Wagub DKI Masih Berharap Dapat WTP
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI Rudi Rochmansyah mengatakan penyusunan rencana kerja tahun 2022 harus sejalan dengan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi Setjen DPR RI menjadi Setjen DPR RI yang profesional dan modern.
Adapun visi serta cita-cita Setjen DPR RI, yaitu menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan kerja Setjen DPR RI berkinerja tinggi melalui dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi serta mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI.
Selain itu, juga mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan kemudahan akses informasi bagi publik.
Rudi berujar penyusunan anggaran tahun 2022 juga harus memenuhi kepuasan dari anggota DPR RI atas dukungan yang dilakukan Setjen DPR RI.
"Melalui dukungan persidangan administrasi dan keahlian antara lain mempermudah, mempercepat, meningkatkan serta akurasi pelayanan sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan anggota DPR RI, serta peningkatan kompetensi dan perilaku SDM," kata Rudi dalam laman dpr.go.id.
Selain itu, lanjut Rudi penyusunan anggaran tahun 2022 harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus