Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Parlemen harus bisa mempertahankan serta melanjutkan pencapaian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan anggaran Setjen DPR RI. Ia berujar ke depan, capaian WTP harus lebih berkualitas.
Mengingat, sebelumnya Setjen DPR telah meraih sebanyak 12 kali predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Ke depan isunya ada dua. Pertama, WTP itu ke depan harus semakin berkualitas. Mudah-mudahan tidak ada temuan masalah yang material, tentu itu menjadi catatan kita semua. Tapi kaitkan dengan apa yang disebut dengan objective key result,” kata Indra seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (26/4/2021).
Indra menjelaskan, salah satu aspek objective key result adalah penentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yangvdiputuskan berdasarkan catatan di Biro Kepegawaian melalui tim penilaian kinerja berdasarkan rekam jejak dan bersifat penugasan.
Kedua, semua program kegiatan yang berada dalam lingkup Setjen DPR RI harus dikawal dan diawasi oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Hal ini diperlukan kata Indra agar anggaran satu rupiah pun harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
"Kita sangat optimis untuk ke depan akan terus WTP karena berbagai kegiatan itu didampingi oleh Inspektur Utama dan itu pasti akan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Indra.
Indra memiliki keyakinan target meraih WTP berkualitas membuat nilai-nilai organisasi pada Setjen DPR RI yang dirumuskan dalam RAPI (Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas) dapat menjadi nilai yang menjiwai keseharian seluruh pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Setjen DPR.
“Kalau (nilai-nilai organisasi) itu sudah disepakati, sudah menjadi ruh daripada Renstra (Rencana Strategis) kita, maka kita semua harus jalankan. Itu kan etik ya tidak berkaitan dengan reward and punishment tapi menjadi code of conduct bersama,” imbuh Indra.
Wujudkan Kualitas Penyusunan Anggaran
Baca Juga: Tersangkut Korupsi Lahan, Wagub DKI Masih Berharap Dapat WTP
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI Rudi Rochmansyah mengatakan penyusunan rencana kerja tahun 2022 harus sejalan dengan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi Setjen DPR RI menjadi Setjen DPR RI yang profesional dan modern.
Adapun visi serta cita-cita Setjen DPR RI, yaitu menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan kerja Setjen DPR RI berkinerja tinggi melalui dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi serta mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI.
Selain itu, juga mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan kemudahan akses informasi bagi publik.
Rudi berujar penyusunan anggaran tahun 2022 juga harus memenuhi kepuasan dari anggota DPR RI atas dukungan yang dilakukan Setjen DPR RI.
"Melalui dukungan persidangan administrasi dan keahlian antara lain mempermudah, mempercepat, meningkatkan serta akurasi pelayanan sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan anggota DPR RI, serta peningkatan kompetensi dan perilaku SDM," kata Rudi dalam laman dpr.go.id.
Selain itu, lanjut Rudi penyusunan anggaran tahun 2022 harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
Terkini
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
-
KPK Ungkap Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspitasari Dikirim Pagi Ini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak