Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Parlemen harus bisa mempertahankan serta melanjutkan pencapaian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan anggaran Setjen DPR RI. Ia berujar ke depan, capaian WTP harus lebih berkualitas.
Mengingat, sebelumnya Setjen DPR telah meraih sebanyak 12 kali predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Ke depan isunya ada dua. Pertama, WTP itu ke depan harus semakin berkualitas. Mudah-mudahan tidak ada temuan masalah yang material, tentu itu menjadi catatan kita semua. Tapi kaitkan dengan apa yang disebut dengan objective key result,” kata Indra seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (26/4/2021).
Indra menjelaskan, salah satu aspek objective key result adalah penentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yangvdiputuskan berdasarkan catatan di Biro Kepegawaian melalui tim penilaian kinerja berdasarkan rekam jejak dan bersifat penugasan.
Kedua, semua program kegiatan yang berada dalam lingkup Setjen DPR RI harus dikawal dan diawasi oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Hal ini diperlukan kata Indra agar anggaran satu rupiah pun harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
"Kita sangat optimis untuk ke depan akan terus WTP karena berbagai kegiatan itu didampingi oleh Inspektur Utama dan itu pasti akan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Indra.
Indra memiliki keyakinan target meraih WTP berkualitas membuat nilai-nilai organisasi pada Setjen DPR RI yang dirumuskan dalam RAPI (Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas) dapat menjadi nilai yang menjiwai keseharian seluruh pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Setjen DPR.
“Kalau (nilai-nilai organisasi) itu sudah disepakati, sudah menjadi ruh daripada Renstra (Rencana Strategis) kita, maka kita semua harus jalankan. Itu kan etik ya tidak berkaitan dengan reward and punishment tapi menjadi code of conduct bersama,” imbuh Indra.
Wujudkan Kualitas Penyusunan Anggaran
Baca Juga: Tersangkut Korupsi Lahan, Wagub DKI Masih Berharap Dapat WTP
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI Rudi Rochmansyah mengatakan penyusunan rencana kerja tahun 2022 harus sejalan dengan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi Setjen DPR RI menjadi Setjen DPR RI yang profesional dan modern.
Adapun visi serta cita-cita Setjen DPR RI, yaitu menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan kerja Setjen DPR RI berkinerja tinggi melalui dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi serta mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI.
Selain itu, juga mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan kemudahan akses informasi bagi publik.
Rudi berujar penyusunan anggaran tahun 2022 juga harus memenuhi kepuasan dari anggota DPR RI atas dukungan yang dilakukan Setjen DPR RI.
"Melalui dukungan persidangan administrasi dan keahlian antara lain mempermudah, mempercepat, meningkatkan serta akurasi pelayanan sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan anggota DPR RI, serta peningkatan kompetensi dan perilaku SDM," kata Rudi dalam laman dpr.go.id.
Selain itu, lanjut Rudi penyusunan anggaran tahun 2022 harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah