Suara.com - Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Yogyakarta, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mengingatkan masyarakat agar tidak asal memposting konten ke media sosial, namun memposting hal-hal yang penting.
"Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Karena kita sering begitu," kata Gus Miftah saat memberikan tausyiah di hadapan para sekretaris jenderal partai politik koalisi pendukung Joko Widodo - Maruf Amin, di Kantor DPP PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (6/5/2021).
Dia pun mengajak masyarakat agar mengikuti pendapat ahli yang memahami bidang tertentu. "Jangan kita ikut-ikutan dengan orang yang sok ahli. Apalagi saat ini, media sosial sangat berkuasa," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Miftah menyebut ada empat karakter warga negara Indonesia dalam beragama dan berbangsa. Pertama adalah orang yang ketika beragama berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, dan dalam berbangsa serta bernegara dengan berideologikan Pancasila.
"Ini adalah orang yang paling ideal untuk tinggal di Indonesia. Yang beragama Islam," ujarnya.
Yang kedua, orang yang secara agama berakidah ahlul sunnah wal jamaah, namun ideologi negaranya adalah khilafah.
"Ini adalah orang-orang yang sangat menipu. Kenapa? Akidahnya sama dengan kita, tetapi ideologi berbangsanya adalah khilafah dan ini sangat berbahaya," tutur dia.
Yang ketiga, adalah di dalam beragama bukan ahlus sunnah wal jamaah, namun masih memiliki ideologi Pancasila dalam bernegara. Keempat, adalah yang beragama tak berakidah ahlus sunnah wal jamaah, dan dalam bernegara memiliki ideologi khilafah.
Hal itu untuk menekankan bahwa ada misi yang harus dikerjakan oleh orang Indonesia, yakni menjaga keberlangsungan ahlus sunnah wal jamaah, dan menjaga kelangsungan NKRI yang berideologikan Pancasila.
Menurut dia, Indonesia adalah rumah besar dengan enam kamar keagamaan. Jika Pancasila dipahami dan diyakini dengan baik, Gus Miftah mengatakan setiap orang akan kembali ke kamarnya masing-masing.
"Yang masalah kalau kita justru masuk ke kamar orang lain, tidur dan bahkan ngompol di sana. Maka masyarakat harus pahami Pancasila, apapun agamanya," kata dia.
Gus Miftah juga memberi nasihat bahwa pemeluk agama harus menyatakan ajaran agamanya masing-masing adalah benar. Tetapi tak boleh menyalahkan agama orang lain.
"Menurut saya semua agama benar bagi penganutnya. Sebagai pemeluk agama A, kita harus mengatakan agama kita benar tanpa harus menyalahkan agama lain," tegasnya.
Hadir dalam kegiatan itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen PDIP Arif Wibowo, Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia Hamka Haq, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri, Cendekiawan NU Zuhairi Misrawi, dan Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus.
Para sekjen parpol koalisi yang hadir diantaranya Arwani Thomafi dari PPP, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen PBB Afriansyah Noor, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.
Hadir juga Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni. Mantan Sekjen yang kini merupakan Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani juga sempat hadir. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025