Suara.com - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari kritikan berbagai pihak terhadap pidato Presiden Jokowi yang mengungkit kuliner bipang ambawang. Salah satunya politisi PKB Maman Imanulhaq yang menyayangkan pidato tersebut.
Refly Harun mengatakan, kritikan Maman itu terlontarkan karena pidato Jokowi soal kuliner lebaran bisa jadi sudah luar biasa kebangetan.
Hal tersebut disampaikan Refly Harun dalam video berjudul "LIVE! RAMAI-RAMAI KRITIK BIPANG ALIAS BABI PANGGANG!!" yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya, Minggu (9/5/2021).
Refly Harun memulai dengan menyebut kritikan bisa dianggap lebih objektif apabila disampaikan oleh pecinta Jokowi. Namun, dalam kasus ini menurutnya tidak bisa dibilang begitu.
Pasalnya, Refly Harun merasa isi pidato Jokowi sudah kebangetan lantaran kurang sesuai dengan konteks.
"Bicara bipak ini kalau tidak kebangetan gak juga orang bereaksi keras. Tapi karena luar biasa kebangetan, ya orang bereaksi keras atas hal-hal seperti ini," ujarnya seperti dikutip Suara.com.
Dalam kadar tertentu, Refly Harun mengatakan seseorang harus bersifat objektif. Menurutnya, isi pidato sebagaimana disampaikan Jokowi tidak perlu dibela karena termasuk kesalahan fatalistik.
Lebih lanjut, Refly Harun menilai pertanyaan harus dilemparkan kepada siapa pembuat teks pidato yang dibacakan Presiden Jokowi.
Selain itu, dia juga menyarankan agar Jokowi kedepan tidak hanya membaca pidato saja, tetapi juga menginformasi berbagai informasi yang tertera.
Baca Juga: Viral Wanita Ngaku Lolos Penyekatan Mudik, Bergaya Emak-emak Pulang Pasar
"Mungkin dia menyepelekan bipang ambawang, kan harusnya ketika merekomendasikan makanan dia tahu apa yang dimaksud. Pempek tahu dari Palembang, gudeg jogja tahu, tapi begitu bipak ambawang harusnya tanya agar tidak sekadar baca," katanya.
Refly Harun menuturkan, apabila Jokowi berasalan tidak tahu, itu akan menjadi aneh.
"Kalau alasan tidak tahu ya aneh. Bagaimana mugkin dia merekomendasikan makanan yang dia sendiri tidak tahu walaupun secara faktual belum tentu tahu," terangnya.
Meski begitu, Refly Harun mengaku tidak tahu ini kesalahan siapa. Bukan masalah bipang ambawang, dia lebih menyoal proses komunikasi yang disiapkan oleh pihak Jokowi.
"Saya gak tahu kesalahan siapa. Tapi ketika membuat teks pertama, ketika menyebut bipak ambawang, maksudnya apa. Bipang ambawang jelas-jelas babi panggang. Mungkin pembuat teks gak tahu bahan dasar bipang itu babi," tukasnya menandasi.
Masa Idul Fitri Pesan Online Babi
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check