Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pelacakan atau tracing dan karantina Covid-19 sebab banyak masih banyak masyarakat yang nekat mudik dan berhasil menembus titik penyekatan.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan pemda harus mengaktifkan seluruh posko pengawasan masyarakat tingkat terkecil yang diamanatkan dalam kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
"Karantina yang akan lebih dikuatkan, di situ kita harapkan fungsi dari PPKM Mikro itu dapat berjalan, sehingga ketika ada pemudik yang datang atau berhasil lolos ini dapat dilakukan karantina minimal 5 hari untuk meneka yang mudik," kata Dewi dalam briefing media, Senin (10/5/2021).
Dia juga menegaskan bahwa keputusan dilarang mudik apapun bentuknya adalah kebijakan politik presiden yang berlaku secara nasional.
"Sehingga tidak ada kepala daerah yang punya pendapat berbeda, ini harus narasi tunggal keputusan kita bersama, lurah, kepala desa, RT-RW ini harus punya kesadaran untuk mengkarantina pemudik," tegasnya.
Dewi menambahkan, penanganan Covid-19 ini bukan hanya tugas pemerintah melainkan juga butuh kerja sama oleh masyarakat dengan mematuhi setiap kebijakan yang dibuat mulai dari protokol kesehatan hingga dilarang mudik.
"usaha ini tetap harus kita lakukan, kita sudah membuat strategi kebijakan, ini memang butuh gotong royong, ini bukan hanya tugas saya, tugas anda, tapi kita sama-sama saling menjaga," tutup Dewi.
Diketahui, perjalanan pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 hanya diizinkan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak atau non-mudik dengan mengantongi Surat Izin Keluar Masuk.
Mereka yang bisa mengantongi izin SIKM antara lain, kerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau duka, ibu hamil dan satu pendampingnya, persalinan dan dua pendampingnya.
Baca Juga: Lockdown Klaster Tarawih, Satgas COVID-19 Banyuwangi Tutup Tempat Ibadah
Berita Terkait
-
Tengku Zul Meninggal Dunia, Denny Siregar: Semoga Dapat Ribuan Bidadari
-
Viral Pria Klaim Wakili Suara Perantau: Mudik Gak Mudik, Corona Tetap Ada
-
Ratusan TKA China ke RI Saat Larangan Mudik Diklaim Lewati Prokes Ketat
-
Covid-19 di Riau Bertambah 551 Kasus Baru, 14 Meninggal
-
Siaga Kasus Covid-19 saat Momen Lebaran, Ganjar:Nggak Boleh Lengah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan