Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pelacakan atau tracing dan karantina Covid-19 sebab banyak masih banyak masyarakat yang nekat mudik dan berhasil menembus titik penyekatan.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan pemda harus mengaktifkan seluruh posko pengawasan masyarakat tingkat terkecil yang diamanatkan dalam kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
"Karantina yang akan lebih dikuatkan, di situ kita harapkan fungsi dari PPKM Mikro itu dapat berjalan, sehingga ketika ada pemudik yang datang atau berhasil lolos ini dapat dilakukan karantina minimal 5 hari untuk meneka yang mudik," kata Dewi dalam briefing media, Senin (10/5/2021).
Dia juga menegaskan bahwa keputusan dilarang mudik apapun bentuknya adalah kebijakan politik presiden yang berlaku secara nasional.
"Sehingga tidak ada kepala daerah yang punya pendapat berbeda, ini harus narasi tunggal keputusan kita bersama, lurah, kepala desa, RT-RW ini harus punya kesadaran untuk mengkarantina pemudik," tegasnya.
Dewi menambahkan, penanganan Covid-19 ini bukan hanya tugas pemerintah melainkan juga butuh kerja sama oleh masyarakat dengan mematuhi setiap kebijakan yang dibuat mulai dari protokol kesehatan hingga dilarang mudik.
"usaha ini tetap harus kita lakukan, kita sudah membuat strategi kebijakan, ini memang butuh gotong royong, ini bukan hanya tugas saya, tugas anda, tapi kita sama-sama saling menjaga," tutup Dewi.
Diketahui, perjalanan pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 hanya diizinkan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak atau non-mudik dengan mengantongi Surat Izin Keluar Masuk.
Mereka yang bisa mengantongi izin SIKM antara lain, kerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau duka, ibu hamil dan satu pendampingnya, persalinan dan dua pendampingnya.
Baca Juga: Lockdown Klaster Tarawih, Satgas COVID-19 Banyuwangi Tutup Tempat Ibadah
Berita Terkait
-
Tengku Zul Meninggal Dunia, Denny Siregar: Semoga Dapat Ribuan Bidadari
-
Viral Pria Klaim Wakili Suara Perantau: Mudik Gak Mudik, Corona Tetap Ada
-
Ratusan TKA China ke RI Saat Larangan Mudik Diklaim Lewati Prokes Ketat
-
Covid-19 di Riau Bertambah 551 Kasus Baru, 14 Meninggal
-
Siaga Kasus Covid-19 saat Momen Lebaran, Ganjar:Nggak Boleh Lengah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka