"Ada dua yang saya masukan di hati, pertama ketika asesor saya memfollow Instagram seorang ustaz, dan disampaikan ustaz ini sering kritik pemerintah. Apa tanggapan saudara. Saya jawab bahwa ustaz ini ketika mengkritik mungkin pemerintah tak antikritik. Kritikan mungkin sifatnya perbaikan atau masukan, dan saya tidak mengambil apapun dari kritik itu. Saya ambil nilai-nilai agama. Tidak ada kaitanya dengan penyidik," terangnya.
Adapun asesor yang bersangkutan tersebut kata dia juga bertanya bagaimana sikapnya ketika diminta atasan untuk menggelapkan sebuah kasus.
"Beliau juga tanya bahwa gimana nanti saat di KPK, ketika diperintah menghentikan atau membelokkan satu kasus karena anda seorang PNS. Saya rasa PNS atau tidak sama saja, namanya kebenaran harus ditegakan," kata Rizka Anung Nata.
"Ketika saya melakukan itu ya harus ada syarat yang harus dilakukan. Saya pernah menghentikan SP3 di KPK karena tersangka meninggal. Apabila tidak memenuhi syarat, saya tidak mau," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya