Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mendapat tekanan baru untuk mengizinkan parlemen berkumpul kembali setelah penangguhan demokrasi pada bulan Januari lalu.
Menyadur Bloomberg Kamis (27/05), ia dianggap gagal mengatasi wabah Covid-19 di tengah meningkatnya kemarahan publik. Keraguan warga terhadap vaksin adalah salah satu indikator hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Melalui Twitter, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azalina Othman Said menyebut ketidakpercayaan publik harus ditangani dengan debat publik melalui parlemen.
"Saat warga terputus dan marah, jangan harap bersyukur, mengingat Covid-19 akan bertahan selama bertahun-tahun yang akan datang, kami tidak dapat berada dalam keadaan darurat selamanya."
"Apakah kita tetap menjadi satu-satunya negara di dunia yang melumpuhkan parlemen pada saat krisis?" tulisnya di Twitter, Kamis.
Azalina merujuk pada pergolakan politik Malaysia sejak tahun lalu, ketika mantan perdana menteri tiba-tiba turun dan berbagai faksi berebut kekuasaan.
“Tidak ada pemilihan umum yang harus diadakan, melainkan pemerintahan darurat sementara dengan kabinet darurat yang dibentuk, dengan perwakilan dari semua partai politik,” tulis Azalina.
Namun, penangguhan parlemen telah melumpuhkan demokrasi dan kapasitas pejabat pemerintah untuk menanggapi kekhawatiran anggota parlemen, kata Azalina.
Dia mengusulkan agar badan legislatif diizinkan untuk berkumpul kembali tanpa mosi percaya didengar, untuk "meminimalkan drama yang tidak beralasan".
Baca Juga: Warganet Malaysia Serbu Facebook Jokowi, Minta PM Muhyiddin Pulang
Sementara itu, Muhyiddin mengatakan pada hari Minggu bahwa dia senang dikritik selama masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi Covid dengan mengikuti protokol.
"Mereka bisa memanggil saya perdana menteri bodoh, tidak apa-apa," katanya dalam sebuah wawancara dengan televisi RTM milik negara.
"Saya tahu betapa sulitnya mengelola. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!