Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya buka suara ihwal skema utang luar negeri senilai Rp 1.760 triliun dalam draf rencana Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Prabowo mengatakan besaran nominal skema utang itu sedang digodok.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai melakukan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dari pukul 10.00 WIB sampai sekitar pukul 17.00 WIB.
"Ini sedang digodok. Sedang direncanakan," kata Prabowo di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).
Prabowo mengatakan dalam rapat tertutup itu dirinya sekaligus diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk pertahanan ke depan.
"Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kemenkeu, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya sebagai mana diketahui banyak alut kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak harus diganti," kata Prabowo.
"Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," sambungnya.
Rapat Tertutup
Komisi I DPR memutuskan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara tertutup.
Selain dengan Menhan, rapat tertutup tersebut turut menghadirkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD, KSAL, KSAU.
Baca Juga: Usung Ketum Nyapres 2024, Golkar Mulai Kaji Cawapres Pendamping Airlangga
Ketua Komisi I Meutya Hafid selaku pimpinan rapat memutuskan rapat kerja dilakukan tertutup berdasarkan rembukan dari anggota.
Meutya berujar rapat dilakukan tertutup lantaran membahas mengenai anggaran pembelian alutsista dan sistem pertahanan.
"Kita sepakati dulu mengenai sifat rapat kami dari pimpinan sudah rembukan untuk rapat yang terkait anggaran yang akan membahas di antaranya alutsista yang direncanakan pembeliannya, sebagaimana lazimnya rapat akan kita buka dengan sifat tertutup," ujar Meutya membuka rapat, Rabu (2/6/2021).
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya mendatangi Nusantara II Kompleks Parlemen DPR. Kehadiran Prabowo itu guna mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR.
Seperti diketahui kehadiran Prabowo sudah dinanti sejak Senin lantaran sempat absen pada rapat dengar pendapar Senin (31/5).
Prabowo mengatakan dirinya akan memaparkan terkait rencana Kementerian Pertahanan ke depan hingga persoalan alutsista. Prabowo juga akan melakukan sesi tanya jawab.
Berita Terkait
-
Komisi I DPR Panggil Menhan Prabowo Bahas Anggaran Alutsista
-
Usung Ketum Nyapres 2024, Golkar Mulai Kaji Cawapres Pendamping Airlangga
-
Jubir Prabowo Bantah Pinjam Rp 1760 Triliun ke Luar Negeri untuk Beli Alutsista
-
Sering Bolos Rapat dengan Legislatif, Prabowo Disebut Bisa Hambat Kinerja DPR
-
Gerindra Putuskan Prabowo sebagai Capres pada Pilpres 2024
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'