Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Sebut Data Ganda Penerima Bansos Sudah Ada Sejak Era SBY

Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Nasdem Rudi Hartono menyebut data ganda penerima bantuan sosial (bansos) sudah ada sejak pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kala itu, Rudi kerap menerima aduan masyarakat yang tidak menerima bantuan padahal masuk ke dalam kategori penerima bantuan. Cerita Rudi tersebut berasal dari pengalamannya menjadi anggota DPR RI pada 10 tahun lalu. 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kompleks Parlemen, Kamis (3/6/2021). 

"Saya ingin bercerita ini data mungkin yang double ini sudah 10 tahun yang lalu, Bu. Mungkin Ibu (Risma) dulu masih kadis, saya masih ketua DPR juga, Bu," katanya. 

Setiap masa reses, Rudi mengungkapkan, pihaknya kerap ditanya oleh warga soal nihilnya bantuan. Lalu warga lainnya juga bertanya soal adanya orang meninggal yang tetap mendapatkan bantuan. 

Kala itu, Rudi berupaya untuk melaporkan keresahan warga mulai dari tingkat dinas hingga kementerian terkait. Akan tapi tidak pernah ada solusinya.

"Waktu itu masa Pemerintahan SBY saya ingat, bu. Jadi banyak yang ngeluh terus gitu saya melapor ke dinas ke kementerian seperti kita pingpong gitu kan," ungkapnya. 

Meski sudah terjadi sejak era kepemimpinan SBY, Risma tetap mendapatkan batunya soal data ganda penerima bansos tersebut. Sebagai upaya, Risma pun sudah menidurkan 21 juta data ganda yang berhasil ditemukan. 

Tetapi, Rudi mengkritik soal data yang ditidurkan itu. Karena menurutnya, bisa saja data tersebut akan aktif kembali kalau hanya sebatas ditidurkan. 

Baca Juga: Mensos Ditekan Gegara Bongkar Data Ganda Penerima Bansos, Komisi VIII Telusuri Sosoknya

"Kalau yang sudah meninggal, ya, hapus, enggak mungkin ditidurkan lagi, Bu. Nah, jadi banyak yang seperti itu gitu," tuturnya. 

Kemudian, Rudi juga menyampaikan banyaknya warga yang mendapatkan bantuan ganda karena pindah alamat. Semisal ia dari Jakarta lalu pindah ke Tangerang, maka ia bisa saja mendapatkan bantuan dari dua wilayah itu. 

Rudi meminta Risma agar serius menangani data ganda penerima bansos tersebut. Kalau dibiarkan, bisa saja terjadi korupsi secara sistematik. 

"Nah dan ini harus benar-benar, Bu. Karena kalau tidak, 21 juta (data ganda) ibu bilang dikalikan berapa ratus ribu penerima bantuan, uangnya berapa ratus miliar kan, bu, korupsi secara sistematik ini."