Suara.com - Komisi VIII DPR RI bakal menelusuri pihak yang tidak suka 21 juta data ganda penerima bantuan sosial diungkap ke publik. Ini menyusul pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengaku mendapatkan tekanan saat membongkar data tersebut.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan pihaknya bakal mengecek adanya kecurangan dibalik penyusunan data penerima bansos sehingga muncul data yang ganda. Dari situ ia berharap akan ada titik terang untuk mengetahui siapa yang tidak tenang ketika Risma mengungkapnya ke publik.
"Saya kira kita akan memeriksa data ini, di mana sumbernya, di mana penyelewengannya. Nanti di sana ketahuan nanti siapa yang enggak suka dengan diungkap data ini secara benar," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Kamis (3/6/2021).
Yandri menyebut Komisi VIII membutuhkan waktu untuk mengungkapkan. Sehingga nantinya bakal diketahui, mana pihak yang 'bermain' di balik data ganda.
Sementara, Komisi VIII dengan Mensos Risma menyepakati kalau data ganda yang ditemukan akan dibuang supaya tidak lagi mendapatkan penyaluran bansos.
"Tapi kita sepakat dengan Ibu menteri data yang bermasalah akan kita buang."
Risma Ditekan
Sebelumnya, Risma dicecar oleh sejumlah anggota Komisi VIII terkait 21 juta data ganda penerima bansos. Dianggap penjelasannya selalu melebar, Risma lantas mengungkap kalau dia berada di bawah tekanan.
"Saya mungkin bisa jelaskan, pak. Terus terang, pak, data ini banyak sekali tekanan, saya harus jelaskan," ungkap Risma dalam rapat
Baca Juga: Dicecar Soal 21 Juta Data Ganda, Mensos Risma: Banyak Sekali Tekanan
Pernyataan Risma kemudian memancing Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto yang penasaran soal sosok pemberi tekanan terhadap orang nomor satu di Kemensos tersebut.
"Yang nekan Ibu tuh siapa, Bu?," tanya Yandri.
"Ada pak, mohon maaf," jawab Risma.
Yandri pun tidak puas dengan jawaban Risma yang enggan mengungkap pihak pemberi tekanan kepadanya. Sebab, ia merasa pihaknya tertuduh secara tidak langsung.
"Ya enggak, ini kan kita yang diberikan amanah oleh rakyat kan harus tahu juga dan ini kan kita. Gini loh, Ibu, kita ini termasuk tertuduh loh, Bu," timpal Yandri.
"Ah, saya mohon maaf kalau memang itu saya mohon maaf," jawab Risma.
Berita Terkait
-
Ditekan Usai Bongkar Data Ganda Penerima Bansos, Mensos Risma Langsung Lapor Jokowi
-
Mensos Risma Mengaku Dapat Tekanan Saat Bongkar 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos
-
Dicecar Soal 21 Juta Data Ganda, Mensos Risma: Banyak Sekali Tekanan
-
Sudah Masuk DTKS, Puluhan Warga Adat di Jambi Bisa Nikmati Program Kartu Sembako
-
Masalah 21 Juta Data Ganda, PKS Kritik Mensos Risma Soal Petugas Tidak Profesional
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional