Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan jadwal Pemilu pada 28 Februari 2024 masih sebatas usulan. Ia berujar jadwal masih bisa diubah apabila bertepatan dengan Hari Raya Galungan.
Guspardi mengatakan penetapan 28 Februari 2024 baru ancang-ancang atau usulan dan merupakan hasil kesepahaman Tim Kerja Bersama yang terdiri dari masing-masing Kapoksi di Komisi II DPR RI, Kemendagri yang diwakili Dirjen Polhum dan Dirjen Otda, KPU, serta Bawaslu.
"Belum diputuskan, masih usulan, kemarin itu baru rapat tim 12. Jadi kalau ternyata bertepatan Hari Raya Galungan, pasti kami geser," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).
Guspardi mengaku dirinya juga sudah mengingatkan KPU RI agar membuat sejumlah skenario pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga KPU memiliki jadwal lain, di luar usulan 28 Februari 2024.
"Kemarin saya meminta agar KPU jangan hanya menyiapkan satu skenario hanya di bulan Februari. Lihat alternatif lain, paling tidak dua alternatif," kata Guspardi.
Usul Ubah Jadwal Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengusulkan agar KPU RI dapat mengubah tanggal pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 yang rencananya dilaksanakan pada 28 Februari 2024 karena bertepatan dengan hari Raya Galungan.
Hal tersebut penting dilakukan karena akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih mengingat saat Hari Raya Galungan masyarakat akan melakukan prosesi persembahyangan.
Dilansir dari Beritabali.com, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, hal tersebut memungkinkan diubah karena masih berupa kesepakatan belum berupa keputusan.
Baca Juga: Demokrat Buka Suara Soal Pasangan AHY di Pemilu 2024
"Baru pembahasan awal belum menjadi sebuah keputusan atau baru berupa kesepakatan saja belum berupa keputusan. Kami (KPU Bali) telah mengusulkan serta telah mengirimkan kalender Bali ke Ketua KPU RI dan akan dibahas. Tentu akan diperjuangkan untuk tidak dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024," jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/6/2021) di Denpasar.
Ia mengusulkan agar Pilpres bisa dilaksanakan satu atau dua minggu sebelum perayaan Hari Raya Galungan.
"Itu merupakan pelaksanaan upacara besar bagaimana orang mau ke TPS, karena dalam proses pelaksanaan bisa berhari-hari masyarakat melakukan aktivitas prosesi persembahyangan. Agar tidak sampai menurunkan partisipasi para pemilih di Bali nantinya," paparnya.
Jika bisa, ia menyarankan pada hari Rabu apakah tanggal 21 atau 14 Februari 2024 yang kebetulan bertepatan dengan hari kasih sayang.
"Jadi pada hari kasih sayang tersebut dapat dijadikan momen sosialisasi untuk tidak ribut dikarenakan hari kasih sayang," cetusnya.
Lidartawan percaya, DPR maupun Pemerintah telah berpikir agar jangan sampai dalam pelaksanaan Pemilu mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
Pilihan
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
-
4 Fakta Radiasi Cs-137 PT PMT Cikande: Pemilik Diduga WNA Kabur ke Luar Negeri?
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
Terkini
-
Mimpi 287 Juta Rakyat Indonesia 'Dikubur' Kluivert, Istana Minta PSSI Gercep Cari Penggatinya
-
Dapat Lampu Hijau dari KPK, Pramono 'Gatel' Mau Bereskan Tiang Monorel Mangkrak di Kuningan
-
Pentolan Ormas Petir Jekson Dicokok usai Peras Perusahaan Miliaran Rupiah, Begini Modusnya!
-
Prabowo Perintahkan Menteri Dikti: Riset Swasembada Pangan dan Siapkan 2000 Talenta Unggul!
-
Termasuk Manajer Delta Spa! Polisi Periksa 3 Saksi Penting di Kasus Kematian Terapis 14 Tahun
-
Prabowo Panggil Menkeu Purbaya, Bahas Aturan Devisa Hasil Ekspor dan Targetkan Peningkatan Pajak
-
Syahganda dan Abraham Samad 'Kritik' Gibran: Anak Haram Konstitusi hingga Potensi 'Presiden Dadakan'
-
DPR Desak Audit Izin Siar Trans7 Usai Adanya Tayangan Diduga Melecehkan Kiai dan Pesantren
-
Ngeri! Begini Peran Tersangka Wanita Komplotan Penyekap Pasutri Korban Modus COD di Tangsel
-
Atas Arahan Chairul Tanjung, Program Xpose Uncencored di Trans7 Akhirnya Dihentikan