Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka sekolah dengan kapasitas 25 persen. Bahkan, dia menganggap enteng permintaan tersebut.
Menurutnya, permintaan Jokowi mudah saja dilakukan. Sebab, dalam sebulan terakhir pihaknya sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 50 persen siswa di sekolah.
"Kalau 25 persen lebih mudah. Kan 50 persen (uji coba PTM) malah lebih mudah, lebih kecil," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/5/2021).
Riza pun menyebut, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan dari Jokowi itu. Nantinya menjelang Juli, ia akan mengadakan rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI dan pihak lainnya.
"Kalau memang 25 persen yang terbaik, kenapa tidak? Kita dukung masukan dari Pak Presiden, pemerintah pusat. Nanti kita akan diskusikan bersama Forkompimda bersama epidemiolog," tuturnya.
Nantinya saat pembukaan sekolah, ia juga akan mempertimbangkan kondisi penularan Covid-19 di ibu kota. Tujuannya demi kemanan dan kesehatan pelaksanaan PTM.
"Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Cuma, kita memastikan pendidikan bagi anak anak kita sesuatu yang penting. Memastikan kesehatan, ekonomi," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan arahan Presiden Jokowi jelang pembukaan kegiatan belajar mengajar tatap muka pada Juli 2021 mendatang.
Kepala Negara meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan pihak terkait untuk lebih berhati-hati.
Baca Juga: Jokowi Kasih Sinyal Sekolah Tatap Muka Dibuka, tapi Ada Syaratnya...
"Bapak presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati hati," ujar Budi usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Senin (7/6/202).
Dia menuturkan, nantinya metode pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas. Yakni maksimal berisikan 25 persen dari murid yang hadir dan dilakukan maksimal dua hari dalam seminggu.
"Tatap mukanya dilakukan tatap muka secara terbatas. Terbatasnya itu apa? Pertama, hanya boleh maksimal 25 persen dari murid yang hadir. Tidak boleh lebih dari dua hari seminggu, jadi seminggu hanya dua hari boleh maksimal melakukan tatap muka," ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?