PKS: Jika Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dihilangkan, Jelas Suatu Kemunduran

Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyetujui usulan pimpinan Komisi III untuk membongkar jalur permanen sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta. Menanggapi itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berujar pembongkaran itu justru menandakan adanya kemunduran.

Menurut Anggota DPR itu, seharusnya masyarakat diberikan edukasi terkait penggunaan sepeda sebagai gaya hidup sehat. Ia berujar populasi udara di Jakarta sudah mengkhawatirkan.

"Thamrin-Sudirman saja tetap macet di saat Covid-19. Jika jalur ini dihilangkan, jelas suatu kemunduran," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Ia berujar ada aspek keselamatan yang juga harus dipertimbangkan terkait usulan pembongkaran jalur sepeda permanen.

"Ada aspek keselamatan juga yang tidak boleh dilupakan," kata Mardani.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak setuju dengan wacana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin yang diutarakan DPR dan Kapolri Jendral Listyo Sigit. Gilbert pun membandingkan dengan fasilitas yang dibuat di era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Menurutnya isu pembongkaran jalur sepeda yang sudah dibeton ini harus dilakukan. Apa yang menjadi pertimbangan DPR dan Kapolri dinilainya sudah tepat.

"Kapolri mendukung jalur sepeda dibongkar karena ada kajian dari Direktorat Lalu Lintas dan keluhan masyarakat. Saya kira, itu keputusan yang tepat," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Kamis (17/6/2021).

Memang, kata Gilbert, anggaran senilai Rp 30 miliar untuk membuat jalur sepeda ini tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dari corporate social responsibility (CSR). Namun penggunaannya disebut Gilbert tak bisa seenaknya.

Baca Juga: Diperlakukan Baik hingga Raih Gelar Doktor di Penjara, Rizieq: Terima Kasih Pak Kapolri

Ia mencontohkan di era Ahok, dana CSR dipergunakan untuk membangun fasilitas yang dinilainya lebih bermanfaat.

"Periode gubernur yang dulu, dana CSR digunakan untuk bikin rumah susun hingga Jembatan Semanggi. Tapi ini digunakan untuk bikin jalur sepeda permanen sama tugu sepeda," jelas Gilbert.

Apalagi, ia menyebut pihak legislatif juga tidak dilibatkan dalam perencanaan sampai eksekusi jalur sepeda permanen ini. Ia khawatir tidak ada kajian yang matang dalam pengambilan kebijakan ini.

"Ini menurut saya tanpa kajian, karena memang bukan kebutuhan masyarakat tapi kebutuhan sekelompok orang. Jadilah ini kemudian mengundang masalah ada korban (kecelakaan)," pungkasnya.

DPR Minta Kapolri Bongkar

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit membongkar jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin, Jakarta. Mendengar usulan itu, Listyo mengaku sepakat.

Hanya saja, kata Listyo, pada prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, sejauh ini kepolisian terus mencari formula yang cocok. Karena itu Polri berencana melakukan studi banding ke negara luar.

"Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja. Kami akan studi banding ke beberapa negara dekat kita," kata Listyo dalam raker di Komisi III, Rabu (16/6/2021).

Studi banding dilakukan untuk melihat bagaimana pengaturan perihal rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja ataupun berolahraga. Selain rute, terkait dengan pemgaturan waktu kemudian pengaturan ruas wilayahnya juga ikut dikaji.