Suara.com - Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar segera mengambil langkah cepat mengatasi pandemi yang sudah gawat darurat saat ini.
Hingga Jumat (18/6/2021) pukul 16.00 WIB, surat terbuka yang digalang secara daring ini sudah ditandatangi oleh 210 orang yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari profesor, mahasiswa, ibu rumah tangga, dokter, musisi, rohaniwan, guru, karyawan swasta, PNS hingga relawan covid-19.
Koalisi menilai, pemerintah saat ini lamban dalam bergerak untuk mengantisipasi laju penularan yang semakin cepat akibat keberadaan berbagai varian baru virus korona yang berasal dari negara lain.
Hal ini berakibat pada situasi krisis kesehatan publik yang kondisinya lebih buruk dari beberapa bulan lalu.
"Kami meminta Bapak Jokowi untuk segera mengambil tindakan tegas. Pengendalian pandemi ini membutuhkan respon kolektif yang sangat tergantung pada keputusan politik dari kepemimpinan nasional," tulis Koalisi LaporCovid-19 dalam surat terbuka.
Jokowi juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dari risiko penularan covid-19.
Mereka berharap Jokowi segera mengambil tindakan cepat agar Indonesia tidak terjebak dalam gelombang kedua yang ekstrem seperti negara lain.
Koalisi juga secara tegas meminta Jokowi berhenti sejenak memikirkan pemulihan ekonomi, sebab kondisi kesehatan negara tengah terpuruk.
"Bapak Jokowi yang bijak, dalam situasi darurat kesehatan publik seperti sekarang, bukan waktunya memikirkan ekonomi. Bukan waktunya memikirkan investasi. Bukan waktunya memikirkan infrastruktur. Kami tidak meminta banyak Cukup berhenti sementara memikirkan hal-hal tersebut dalam kurun waktu 3 bulan ke depan," tegasnya.
Baca Juga: Penularan Covid-19 Meluas, Ruang Isolasi RS di Pekalongan Overload
Melalui surat ini, LaporCovid-19 mengajukan 10 poin penting untuk segera dilakukan Jokowi untuk mengatasi gawat darurat Covid-19 saat ini:
- Perbaiki sistem penanganan gawat darurat terpadu, prehospital care, rujukan, ambulan dan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, serta meningkatkan kapasitas.
- Buat keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.
- Meningkatkan tes dan lacak, yang sampai sekarang masih di bawah standar WHO
- Menunda pembukaan sekolah tatap muka, sampai terjadi penurunan kasus.
- Mempercepat vaksinasi gratis untuk semua orang di atas 18 tahun, dengan memprioritaskan pada manusia lanjut usia.
- Memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan kasus serta kematian karena Covid-19, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang akurat tentang kondisi pandemi. Menutupi kasus dan kematian, hanya akan membuat masyarakat semakin abai dengan protokol kesehatan.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sebagai bentuk penguatan puskesmas selaku garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat serta relawan COVID-19 termasuk petugas kecamatan/kelurahan/RW
- Perkuat fasilitas kesehatan khususnya puskesmas dan rumah sakit dengan suplai Alat Pelindung Diri (APD) yang baik dan sesuai standar; pembayaran insentif tenaga kesehatan sesuai tanggal yang dijanjikan; kesediaan alat penunjang kesehatan seperti kasur, tabung oksigen, obat-obatan, fasilitas tes; hingga reaktivasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan tambahan.
- Menjamin perlindungan tenaga kesehatan serta jaminan insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan.
- Komunikasikan kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial yang ketat secara konsisten dan terus menerus melalui berbagai kanal media komunikasi yang dimiliki pemerintah nasional dan daerah, pelibatan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan elemen masyarakat lainnya hingga indikator epidemiologi memenuhi standar emas penanganan wabah.
Untuk melihat atau berpartisipasi dalam surat terbuka tersebut, sila klik di sini.
Berita Terkait
-
Penularan Covid-19 Meluas, Ruang Isolasi RS di Pekalongan Overload
-
Jakarta Masuki Fase Genting, Ini Sebaran RT/RW Zona Merah di DKI
-
Studi CISDI Sebut Kasus Covid-19 DKI Jakarta 12 Kali Lebih Banyak Dibanding Data Resmi
-
COVID-19 Menggila, Seluruh Kantor dan Pabrik di Bekasi Harus WFH 75 Persen
-
Beda dengan Orang Dewasa, Ini 5 Gejala Virus Corona pada Anak-Anak
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing