Pede Serukan Duet Jokowi-Prabowo, Qodari: Gagasan 3 Periode Bukan Mimpi di Siang Bolong

Suara.com - Ketua Dewan Penasihat Jokowi-Prabowo 2024, M Qodari meyakini bahwa masyarakat nantinya akan setuju bahkan ikut mengkampenyakan narasi Jokowi tiga periode. Hal itu ia katakan usai melihat hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Dalam survei tersebut, SMRC mengatakan ada sekitar 52,9 persen masyarakat menyatakan tidak setuju atas usulak Jokowi tiga periode. Sementara masyarakat yang setuju 40,2 persen.

Menurut Qodari, selaku pelantang Jokowi tiga periode, dirinya tidak sendirian. Hal itu ia katakan berdasarkan hasil survei di mana 40,2 persen masyarakat setuju terhadap gagasannya.

"Jadi ide dan gagasan ini menurut saya bukan mimpi di siang bolong. Tetapi ini sesuatu yang memang ada di kepala masyarakat begitu. Cuma belum ada yang melontarkan atau menjadi pelantang, menjadi toanya. Saya dan teman-teman menjadi toa atau pelantang gagasan ini," kata Qodari kepada wartawan, Senin (21/6/2021).

Ia berkeyakinan jumlah masyarakat yang menyetujui usulan Jokowi bakal terus bertambah. Bahkan melebihi hasil survei SMRC di atas.

"Yang tadinya tidak terpikir menjadi terpikir. Yang tadinya tidak setuju menjadi setuju. Buat saya angka 52 lawan 40 persen ini ya angka yang sangat mungkin lah dalam waktu 6 bulan setahun ke depan kita bekerja saya yakin angkanya akan berbalik," kata Qodari.

"Akan berbalik menjadi lebih banyak yang mendukung Jokowi tiga periode insyaallah yakin usaha sampai," tandasnya.

Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Jokowi 3 Periode

Diketahui hasil survei nasional SMRC terbaru menunjukkan mayoritas warga Indonesia tidak setuju Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2024.

Baca Juga: Jokowi Cukup 2 Periode, Fadli Zon: Kalau Hasilnya Baik Tinggal Dilanjutkan Penggantinya

"Sekitar 52,9 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen," kata Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD", yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu.

Survei SMRC juga menunjukkan mayoritas warga (74 persen) menghendaki agar ketetapan tentang masa jabatan presiden dua kali dipertahankan.

"Yang ingin masa jabatan presiden diubah hanya 13 persen, dan yang tidak punya sikap 13 persen," ujar Ade.

Menurut Ade, temuan ini menunjukkan bahwa narasi yang diusung kelompok-kelompok tertentu agar Presiden Jokowi bisa kembali bertarung dalam Pilpres 2024 dengan mengubah ketetapan UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden, tidak didukung oleh mayoritas warga Indonesia.

"Memang dukungan terhadap gagasan untuk mencalonkan Jokowi kembali sebagai presiden nampak cukup tinggi, yakni sekitar 40 persen," kata Ade.

Namun, lanjut dia, tetap persentase itu lebih rendah secara signifikan dibandingkan mereka yang menganggap Jokowi cukup menjabat dua kali yang mencapai 53 persen.

Apalagi, tambah Ade, 74 persen warga menyatakan tidak perlu ada perubahan dalam pembatasan masa jabatan presiden.

Dia melihat ada efek Jokowi terhadap sikap publik tersebut.

"Pada tingkat dasar, 74 persen publik ingin presiden dua periode saja. Tetapi, ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali maju pada Pilpres 2024, banyak yang goyah. Awalnya 74 persen yang menolak dua periode, menjadi 59,2 persen," jelas Ade.

Dia menyebutkan mayoritas warga berpendidikan tinggi menolak gagasan pencalonan kembali Jokowi dalam Pilpres 2024.

"Sekitar 75 persen warga berpendidikan tinggi Perguruan Tinggi menolak pencalonan tersebut, dan hanya 20 persen yang mendukung," ujarnya.

Yang Menolak Didominasi Berpendidikan Tinggi

Menurut Ade, terdapat perbedaan pandangan antar kelompok latar belakang pendidikan, penghasilan dan agama berbeda dalam hal dukungan dan penolakan terhadap gagasan tersebut.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, terdapat 75 persen warga dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi yang menolak pencalonan kembali Jokowi sebagai capres 2024, sementara hanya 45 persen warga berpendidikan SD yang juga menolak gagasan tersebut

Dilihat dari tingkat penghasilan, terdapat 62 persen warga dengan penghasilan di atas Rp 2 juta/bulan yang menolak gagasan pencalonan kembali Jokowi.

Sementara hanya 43 persen warga berpenghasilan di bawah Rp 1 juta/bulan yang juga menolak gagasan tersebut.

Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen.