Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memerintahkan agar refocusing anggaran tahun 2021 kembali dilakukan untuk penanganan Covid-19.
Hal tersebut mesti dilakukan supaya pemerintah bisa konsisten dalam menerapkan keputusan terhadap kebijakan yang diambil dalam menangani pandemi Covid-19.
"Kondisi ini memang tidak dapat dihindari karena memang kita semua harus berkonsentrasi bagaimana menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional," kata Mahfud dalam sambutannya pada acara BPK RI secara virtual, Selasa (29/6/2021).
Mahfud meminta agar seluruh pihak dapat menerima kondisi tersebut, di mana mesti ada anggaran yang dikurangi ataupun dialihkan demi penanganan berjalan dengan baik. Ia menyebut bahwa persoalan pemerintah dalam menangani Covid-19 sesungguhnya bukan hanya mengelola anggaran saja.
Tetapi juga menghadapi perbedaan pandangan dari berbagai elemen masyarakat seperti dokter, ahli agama dan ahli-ahli lainnya. Semisal ada perbedaan pendapat dari beberapa dokter soal kewajiban lockdown.
"Misalnya kalau berita hari ini seorang dokter dari IDI mengatakan kalau negara ini mau selamat jangan terlambat, segera lockdown. Tapi ada dokter lain namanya dokter Fadilah (mengatakan) jangan lockdown," tuturnya.
"Sesama dokter berbeda, yang cocok di Indonesia tidak lockdown. Ini kan bagi pemerintah juga jadi masalah," sambungnya.
Dengan adanya kontroversi semacam itu, pemerintah pun harus mengambil kebijakan supaya penanganan Covid-19 bisa berjalan dengan baik.
Untuk mendukungnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga meminta kepada seluruh pihak untuk bekerja sama menekan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini. Minimal yang bisa dilakukan ialah dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.
Baca Juga: Gubernur Isran Noor Bingung, Covid-19 Naik Tajam di Kaltim; Terus Terang Saya Tidak Happy
"Paling tidak kita bisa beri contoh bagaimana penerapan disiplin kalau dulu namanya 3M sekarang dikembangkan jadi 5M, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas."
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM