Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan dikritik asalkan diutarakan secara sopan santun. Namun, ucapan Jokowi disebut justru berbahaya karena bisa dipakai aparat untuk memproses hukum seseorang.
Pernyataan itu disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontaS) menanggapi pernyataan Jokowi yang membalas kritikan BEM UI setelah sebelumnya menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service.
Awalnya, peneliti KontraS, Rivanlee Anandar memganggap pernyataan Jokowi cenderung subjektif, sehingga berpotensi sebagai alat pemidanaan.
“Dalam kritik publik, ukuran sopan santun sangat subjektif,” kata Rivanlee saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Jelasnya, pernyataan itu juga dapat diartikan bahwa Jokowi subjektif menerima kritik.
“Mengatur sopan santun dalam kritik menandakan presiden juga subjektif menerima kritik,” imbuh Rivanlee.
Karenanya, dia menilai ukuran sopan santun yang tidak universal, sangat berbahaya sebab dapat dijadikan alat penegak hukum untuk menindak masyarakat sipil yang bersebrangan dengan kebijakan pemerintah.
“Ini yang berbahaya karena melatarbelakangi orang-orang termasuk penegak hukum dalam menindak seseorang atas nama sopan santun dan muncul aturan karet demi melindungi nama baik,” kata dia.
Boleh Kritk Asal Sopan
Baca Juga: Politikus PKS: Kalau Tidak Mau Disebut King oh Lip Service, Buktikan Ucapannya
Presiden Jokowi sebelumnya mengaku tidak menyoal adanya kritik dari BEM Universitas Indonesia yang menyebut kepala negara sebagai King of Lip Service. Terkait kritikan itu, Jokowi menganggap kritik sah-sah saja disampaikan asalkan santun.
Menurutnya, kritikan itu disampaikan BEM sebagai bentuk ekspresi berpendapat.
"Ada yang menyampaikan the King of Lip Service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa," ujar Jokowi dalam video diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021
Jokowi juga menganggap pimpinan kampus jangan sampai membungkam adanya kritik yang diungkap para mahasiswa. Diketahui, pihak rektorat UI sempat memanggil pengurus BEM UI usai kritikan terhadap Jokowi viral di media sosial.
"Jadi kritik itu boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," ucap dia.
Kendati demikian, Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan kesopansantunan
Berita Terkait
-
Akun Pengurus BEM UI Diretas usai Kritik Jokowi, Mabes Polri: Silakan Lapor
-
Setelah BEM UI, Aktivis HMI Ini Minta Jokowi Turun dan Bentuk Pemerintahan Sementara
-
Politikus PKS: Kalau Tidak Mau Disebut King oh Lip Service, Buktikan Ucapannya
-
Buntut Meme BEM UI, Sujiwo Tejo: Dulu Gejayan Memanggil, Sekarang Rektorat Memanggil
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 1 Juta per Jemaah Dibanding Tahun Lalu
-
Bicara soal Impeachment, Refly Harun: Pertanyaannya Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
-
SETARA Institute: Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Pengkhianatan Reformasi!
-
Whoosh Disorot! KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Mark-Up Biaya Terendus?
-
Teka-Teki Penundaan Rakor Sekda Terungkap! Tito Karnavian Beberkan 2 Alasan Utama
-
Di KTT ASEAN, Prabowo Ajak Negara Asia Jaga Persaingan Sehat demi Masa Depan Kawasan
-
Geger Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab Terseret Pusaran Korupsi Chromebook Nadiem
-
Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Delpedro: Ini Kriminalisasi, Hakim Abaikan Putusan MK
-
Pramono Anung Pastikan Tarif TransJakarta Naik, Janjikan Fasilitas Bakal Ditingkatkan
-
KPK Pastikan Korupsi Whoosh Masuk Penyelidikan, Dugaan Mark Up Gila-gilaan 3 Kali Lipat Diusut!