Soal PPKM Darurat, Teddy Gusnaidi: Untuk Kebaikan Rakyat, Tak Ada Urusan Politik

Suara.com - Mantan Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menanggapi soal kebijakan pemerintah terkait penerapan PPKM Darurat.

Pemerintah resmi memberlakukan PPKM Darurat di sejumlah daerah di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021.

Teddy Gusnaidi pun menanggapi soal kritikan pemberlakuan PPKM Darurat.

Hal tersebut ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (2/7/2021).

Teddy menyebut bahwa penerapan PPKM Darurat ini bertujuan untuk kebaikan rakyat Indonesia.

Adanya PPKM Darurat ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan kasus covid-19 yang kembali melonjak.

"Jangan peduli jika ada tuduhan bahwa pemerintah otoriter dan sejenisnya dalam menerapkan PPKM Darurat. Ini untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, nggak ada urusan polatak politik," ujarnya, dikutip Suara.com.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali PPKM," ujar Jokowi.

Baca Juga: Jelang PPKM Darurat Jawa-Bali, Netty PKS: Jangan Sampai Jadi Kebijakan Mandul

Jokowi menuturkan PPKM Darurat akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dibanding kebijakan sebelumnya.

"PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku," ucap dia.

Jokowi pun meminta Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait PPKM Darurat.

"Secara terperinci bagaimana pengaturan baik ppkm darurat ini saya sudah meminta Menteri Kordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detil mengenai pembatasan ini," kata Jokowi

Jokowi menyebut kebijakan PPKM Darurat harus diambil pemerintah mengingat lonjakan kasus Covid-19 dan muncul nya varian baru covid-18.

Langkah tersebut kata Jokowi diambil setelah dirinya mendapatkan masukan-masukan dari para menteri, kepala daerah dan tenaga kesehatan.