Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi koordinator kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 yang melonjak tajam sejak beberapa waktu lalu.
Enggan berspekulasi, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman hasil kinerja Luhut dapat dilihat dari implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.
PPKM Darurat sendiri bakal dimulai pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Menurutnya penting untuk diperhatikan bagaimana PPKM Darurat tersebut bisa benar-benar diterapkan.
"Tentang penunjukkan pak Luhut, ya, sudahlah yah sudah ditunjuk. Karena yang penting itu sekarang menurut saya dalam situasi ini pelaksanaan PPKMnya saja dulu lah kita lihat," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Jumat (2/7/2021).
"Setelah dua minggu ini sepertii apa implementasinya, sesuai tidak dengan yang diskenariokan," tambahnya.
Dicky pun tidak bisa berkomentar jauh kalau memang Jokowi menganggap penunjukkan Luhut dianggap tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 dari segala sektor. Meski dirinya sudah sering mengungkapkan peran penting dari Menteri Kesehatan yang juga harusnya ikut andil.
"Kan saya sudah sampaikan berkali-kali peran menkes dan segala macam. Ya, kalau dianggap oleh pak presiden mekanismenya seprti ini ya kita lihat dua minggu ke depan seperti apa hasilnya. Menurut saya fairnya gitu saja."
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin penanganan Covid-19 di pulau Jawa dan Bali. Nantinya pemerintah bakal menerapkan PPKM Darurat.
“Betul Menko Maritim dan Investasi (Luhut) telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).
Baca Juga: Luhut Akui Tak Prediksi Lonjakan Corona, KawalCovid19: Sejak April Kami Sudah Ingatkan
Berita Terkait
-
Jelang PPKM Darutan,Pemkab Cianjur Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Sejumlah Titik
-
Ditutup untuk Umum Jelang PPKM Darurat, Masjid Istiqlal Tiadakan Salat Jumat
-
PPKM Mikro Darurat Diterapkan, Wali Kota Solo Perbolehkan Toko Obat di Mal Buka
-
Tak Semua Ditutup, Supermarket, Apotek Hingga Restoran di Mall Tetap Buka
-
Pesimis PPKM Darurat Efektif, Epidemiolog: Lihat Implementasi Sepekan di Lapangan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
KPK Ungkap Ada Kode pada Amplop Berisi Uang yang Akan Dibagikan pada Kasus Bea Cukai
-
Prabowo Ajak PM Australia Anthony Albanese Hadiri Ocean Impact Summit di Bali
-
Fakta Baru Terungkap! Satu Keluarga di Warakas Tewas Diracun Anak Sendiri, Ini Motifnya
-
Bertemu Prabowo di Istana, PM Albanese: Kami Selalu Merasa Sangat Disambut di Sini
-
Jadi Tersangka Suap Bea Cukai, Direktur P2 DJBC Rizal Ternyata Punya Harta Rp19,7 Miliar
-
Di Sidoarjo, Gus Ipul Ajak Camat Hingga Kades Bersama Perbarui Data
-
Sudah Bocor! Ini Prediksi Awal Ramadan 1447 H Berdasarkan Hasil Hisab Kemenag
-
Perkuat Stabilitas Indo-Pasifik, Prabowo dan PM Albanese Resmi Teken Traktat Keamanan Bersama
-
Update Terbaru: Ini Daftar Rumah Sakit yang Menampung 40 Korban Luka Akibat Gempa Pacitan di DIY
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!