Suara.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji meminta rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) turut membantu pihaknya untuk mengingatkan masyarakat agar tetap berada di rumah selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Perlu adanya kerja sama untuk menekan angka kasus positif Covid-19 di wilayah Jakarta.
Mulyo mengatakan penyebaran Covid-19 di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak anggotanya yang bertumbangan selama bertugas menjaga warga untuk tidak berkerumun dan melakukan mobilitas di luar rumah.
"Saya minta bantuan rekan-rekan RW dan RT, tolong diingatkan warganya. RW dan RT, sekarang buka HP sampaikan 'tolong tinggal di rumah'," kata Mulyo saat meninjau pos penyekatan PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (4/7/2021).
"Sampai kapan anggota saya, anggota kapolda dan pemda sudah banyak yang bertumbangan," imbuhnya.
Mulyo mengungkapkan berdasar hasil pemantauan langsung di pos penyekatan PPKM Darurat, masih ditemukan banyaknya masyarakat yang nekat keluar rumah. Bahkan, anggota gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti berdebat dengan masyarakat untuk sekadar memintanya diam di rumah.
"Covid adalah bahaya yang kita harus selesaikan bersama. Tapi lihat di belakang (pos penyekatan), petugas harus berdebat dengan mereka yang mau berjalan," bebernya.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji sebelumnya melakukan pemantauan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di tiga pos penyekatan PPKM Darurat. Ketiga pos tersebut di antaranya di Kalideres, Jakarta Barat; Lenteng Agung, Jakarta Selatan; dan Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
PPKM Darurat
Pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan PPKM Darurat sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diambil menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Baca Juga: Rekor Baru Lagi, 27.233 Orang Positif Covid-19 Hari Ini
Menindaklanjuti itu, Polda Metro Jaya melakukan operasi dengan sandi Aman Nusa II. Operasi digelar selama 30 hari hingga 2 Agustus 2021.
Ada 63 pos penyekatan yang didirikan Polda Metro Jaya di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jadetabek. Mereka akan melakukan pemeriksaan kepada setiap kendaraan yang melintas. Hanya sektor pekerja esensial dan kritikal yang diperkenankan melintas.
Berikut sebaran 63 titik pos penyekatan selama masa PPKM Darurat di Jakarta:
*28 titik Pembatasan Mobilitas di Dalam Tol, dalam Batas Kota/Provinsi dan Jalur Utama*
*Pembatasan Mobilitas di dalam kota*
1. Bundaran Senayan
2. Semanggi
3. Bundaran HI
4. TL Harmoni
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Militerisasi Masuk Sektor Agraria, Konflik Lahan Naik 300 Persen pada 2025
-
Bukan Atas Nama Cinta, MUI Tegaskan Penganiaya YTR di Bandung Tak Boleh Lolos dari Hukuman Berat
-
Waduk di Dunia Diam-Diam Kehilangan Kapasitas Air: Sedimentasi Jadi Ancaman yang Sering Terabaikan
-
BEM UBK Ngaku Terima Uang, PSI Bela Gibran: Tak Mungkin Mas Wapres Main-main dengan Mahasiswa
-
Skandal Suap BEM UBK Usai Bertemu Gibran di Istana, Siapa Bermain?
-
2 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Tewas saat Latihan Militer, Ini Penyebabnya
-
Teriak 'Kaki Saya Patah' saat Jaga Demo di DPR, Ternyata Ini Diagnosis Medis AKBP Adri Desas
-
Kritik Pedas Mobilisasi Siswa Batam Demi Program MBG: Menyesatkan dan Tak Mendidik
-
Buntut Kasus Gus Yaqut, KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief
-
Suap Ketua BEM UBK Coreng Wajah Gerakan Mahasiswa, Aktivisme Bayaran Jadi Penyakit Akut