Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal usulan yang dilontarkan oleh Rosaline Ruaseuw tentang rumah sakit khusus pejabat.
Mardani Ali mengatakan bahwa menurutnya, covid-19 tidak memilih seseorang berdasarkan jabatannya.
Dia menuturkan bahwa covid-19 memiliki kedudukan yang sama antara rakyat dan pejabat.
"Banyak banget pejabat dan keluarganya yang terkena covid, sama juga banyak masyarakat yang terkena. Covid tidak tebang pilih, semua kedudukan sama dihadapan covid. Semua antri RS. Jangan lengah dan lelah utk selalu laksanakan prokes. Kita doakan semoga semua kembali sehat," ujarnya, dikutip Suara.com dari akun Twitter pribadinya.
Lebih lanjut, Mardani secara tegas menolak usulan tersebut.
"Tidak setuju usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini para pejabat yang dapat amanah mengurus rakyat, wajib berkorban untuk rakyat," tulisnya.
Mardani justru meminta kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan fasilitas kesehatan.
Dia memberikan contoh agar pemerintah bisa meniru fasilitas kesehatan yang diberikan di Thailand.
Dirinya menyebut di Thailand tidak ada perbedaan kelas antar pasien di rumah sakit. Sehingga semua bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama.
Baca Juga: Warga Malaysia Kibarkan Bendera Putih untuk Minta Bantuan Selama Lockdown
"Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan untuk semua dan harus adil. Bahkan kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sederajat berkualitas dan terjangkau," ungkapnya.
Usul RS Khusus Pejabat
Wasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw menilai pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit untuk pejabat negara.
Rosaline menilai bahwa pejabat harus diistimewakan lantaran mereka bertugas untuk memikirkan kehidupan rakyat.
Dia bercerita banyak membantu para pejabat yang mencari rujukan RS Covid-19 yang ada di ibu kota belakangan ini.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pejabat yang datang ke UGD di rumah sakit kemudian terlunta-lunta.
Tag
Berita Terkait
-
Oksigen Gratis untuk Warga: Memupuk Solidaritas di Tengah Sulitnya Masa Pandemi
-
Warga Malaysia Kibarkan Bendera Putih untuk Minta Bantuan Selama Lockdown
-
Demi Penanganan Covid-19, Anies akan Batalkan Sejumlah Proyek Tahun Ini
-
Sempat Jalani Isoman karena Covid-19, Abu Janda Kini Dirawat di ICU
-
Tolak Usulan RS Covid Khusus Pejabat, PPP: Difasilitasi Asuransi Saja Udah Bagus
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Dampak Kerusakan Akibat Gempa di Pulau Palue NTT
-
Festival Udin 2026, Merawat Ingatan 30 Tahun Kasus Udin
-
Enam Saksi Pihak Swasta Diperiksa Terkait Korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah
-
Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Mendagri Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Gempa di Pulau Palue
-
Ancaman Delisting WSKT Memang Jadi Risiko Restrukturisasi
-
Diwarnai Ketegangan Dua Kubu, Ribuan Warga Tetap Rebutan Telur Asin & Janur di Sekaten Solo
-
Eiger Nature Megamendung: Pelopor Ekowisata Masa Depan dengan Vibe Swiss di Jantung Bogor
-
Skandal Suap BPK Meluas, KPK Endus Pengondisian Audit Tak Hanya di Muara Enim
-
Potret RDF Rorotan, 'Pabrik' yang Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar
-
Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi