Suara.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, menyatakan bahwa PPP tidak setuju dengan adanya usulan menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat. Hal itu terkesan terlalu eksklusif.
"PPP tidak setuju dengan usulan tersebut karena terkesan ekslusif," kata Baidowi saat dihubungi Suara.com, Kamis (8/7/2021).
Pria yang akrab disapa Awiek tersebut mengatakan, para pejabat termasuk anggota DPR sudah memiliki asuransi. Menurutnya, fasilitas tersebut sudah termasuk cukup dan bagus.
"Dengan fasilitas asuransi yang dimiliki, ada akses cepat bagi pejabat negara. Makanya ketika sudah ada keluhan langsung kontak RS," tuturnya.
Lebih lanjut, Awiek mengatakan, tak ada alasan untuk mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Kekinian menurutnya lebih banyak masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan.
"Rasa keadilan publik harus tercermin, mengingat masih banyak masyarakat yang ditolak RS akibat penuh. Lah ini malah mau dibikin khusus pejabat negara," tandasnya.
Usulan RS Pejabat
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
Baca Juga: Wasekjen PAN Ini Minta Ada RS Khusus Pejabat; Karena Pejabat Negaranya Harus Diistimewakan
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
Berita Terkait
-
Tak Setuju Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat, PKS: Harusnya Berkorban untuk Rakyat
-
Tolak Keras Usulan RS Khusus Pejabat, Mardani PKS: Covid Tidak Tebang Pilih
-
Politikus PAN Minta RS Khusus Pejabat, Faisal Basri: Masih Punya Nurani Kah?
-
Wasekjen PAN Rosaline Rumaseuw: DPR Sudah Bekerja Buat Rakyat, Harus Ada RS Khusus Pejabat
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Apa Kabar Janji 50 Juta Per RT di Malang ?
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul