Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa pernyataan menyoal negara gagal yang diutarakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan peringatan dini terutama untuk pemerintah.
Herzaky meluruskan bahwa pernyataan Ibas bukan berarti menstempel atau menstigma bahwa saat ini pemerintah sudah gagal atau menjadi bangsa yang gagal.
"Bukan. Justru ini adalah untuk peringatan ini adalah alarm dini bagi kita semua. Ini wake up call bagi kita semua terutama bagi pemerintah," kata Herzaky dalam acara diskusi daring, Minggu (11/7/2021).
Herzaky berujar peringatan itu ditujukan kepada pemerintah mengingat tanggung jawab mengelola negara ada di tangan mereka. Pemerintah diharapkan memiliki kepekaan dan kesiapsiagaan yang lebih terkait pandemi lewat pernyataan Ibas mengenai failed nation atau negara gagal.
"Untuk benar-benar memiliki sense of urgency ya, sense of crisis dalam penanganan Covid-19 ini. Ini yang mesti dipahami dulu, kita bukan mencap atau menstigma tapi ini peringatan awal kepada kita semua terutama kepada pemerintah juga," ujar Herzaky.
Serangan Balik ke Ibas
Jagat politik tanah air memanas. Pemicunya pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menyatakan Covid-19 makin 'mengganas'.
Dia khawatir RI disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya. Pernyataan Ibas ini menuai reaksi beragam dari politisi pendukung pemerintah.
Salah satunya Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. Ia mencemes balik pernyataan Ibas itu. Ia menyebut, kekhawatiran Ibas terlalu berlebihan. Menurutnya, tidak ada tanda-tanda Indonesia mengarah ke negara gagal dalam penanganan pandemi.
Baca Juga: Nylekit! Denny Siregar Sindir Demokrat: Kayak Banci Tampil Waktu Pandemi Lagi Gila-Gilanya
Lewat akun Twitternya @LuqmanBeeNKRI polisiti PKB itu berkomentar seperti ini:
"Tidak ada satupun indikasi negara gagal yang saat ini terjadi di Indonesia. Mungkin yang dilihat Mas Ibas bukan Indonesia, bisa jadi usai nonton drama Korea," tulis cuitan Luqman Hakim.
Balasan tak kalah pedas juga dilontarkan akun Twitter @joentakriver kepada Ibas. Ia mengatakan, kritikan Ibas kepada pemerintah itu tak ubahnya pernyataan sayang, tujuannya agar Indonesia tidak gagal seperti Partai Demokrat.
"Mas Ibas sepertinya sedang mengingatkan Pak Jokowi jangan sampai kayak partai demokrat yang jadi Failed Partai...Wajah menyeringai dengan mata tersenyumWajah menyeringai dengan mata tersenyum Tenang saja Mas ibas....Pak Dhe Jokowi bukan Pepo.." demikian cuitan akun @joentakriver.
Berita Terkait
-
Kasus Kian Melonjak, Yoyok Sukawi Setuju Gedung DPR/MPR Digunakan sebagai RSD Covid-19
-
Nylekit! Denny Siregar Sindir Demokrat: Kayak Banci Tampil Waktu Pandemi Lagi Gila-Gilanya
-
Halaman Gedung DPR Ramai Diusulkan Jadi RS Darurat Pasien Covid-19
-
Gedung DPR RI Diusulkan Jadi RS Darurat Covid-19, Fraksi Demokrat Setuju
-
Ibas Sebut 'Failed Nation', Politisi PKB Cemes Balik: Mungkin Ibas Abis Nonton Drakor
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar