Suara.com - Politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution mengkritik penundaan vaksin berbayar Covid-19. Menurut dia, langsung batalkan saja, jangan pakai istilah ditunda.
Syahrial Nasution mengatakan, di masa pandemi seperti ini, bukan waktunya mencari pundi-pundi uang. Vaksin Covid-19 untuk rakyat, imbuh Syahrial Nasution, harus gratis.
"Sudahlah. Jangan pakai istilah tunda, batalkan! Sedang pandemi, bukan waktunya cari cuan. Pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan nyawa rakyatnya. Vaksin Covid-19 untuk rakyat harus GRATIS," cuit Syahrial seperti dikutip dari akun jejaring sosial Twitter, @syahrial_nst, Senin (12/7/2021).
Selain itu, Syahrial juga berkicau Presiden Jokowi mesti memimpin langsung perang melawan Covid-19. Hal ini menurut dia, supaya tidak terjadi lagi kekonyolan-kekonyolan.
"Sekali lagi, presiden harus pimpin langsung perang lawan Covid-19. Supaya kekonyolan ABS tidak terjadi," kicau Syahrial.
Ditunda
PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu.
Penundaan ini setelah adanya pemberitahuan dari manajemen Kimia Farma kepada calon konsumen vaksinasi gotong royong ini.
Pemberitahuan ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro
Baca Juga: Daftar Klinik Kimia Farma di Jakarta Tunda Vaksin Berbayar
"Betul (vaksinasi ditunda)," ujar Ganti saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Adapun berikut pemberitahuan manajemen Kimia Farma atas penundaan vaksinasi berbayar:
Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya.
Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta.
Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia.
Vaksin berbayar
Berita Terkait
-
Daftar Klinik Kimia Farma di Jakarta Tunda Vaksin Berbayar
-
Banyak Diprotes, Kimia Farma Tunda Penjualan Vaksin Covid-19
-
Jokowi Bikin Vaksin Berbayar, DPR: Kami Beri Catatan, Pemerintah Suka Ubah Regulasi
-
Halaman Gedung DPR Diusulkan Jadi RS Darurat Covid-19, Fadli Zon Setuju
-
Kasus Kian Melonjak, Yoyok Sukawi Setuju Gedung DPR/MPR Digunakan sebagai RSD Covid-19
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan