Suara.com - Pandemi Covid-19 sudah memasuki tahun keduanya di Indonesia dan belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi tersebut membuat pemerintah kembali mengetatkan aturan lewat PPKM Darurat. Hal itu ternyata masih menjadi tantangan untuk para penyandang tunanetra dalam bertahan hidup.
Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Aria Indrawati menyampaikan, sejumlah penyandang tunanetra saat ini terpukul akibat pandemi belum mereda. Khususnya mereka-mereka yang berprofesi sebagai juru pijat.
Tak sedikit dari mereka kehilangan para konsumennya hingga terpaksa berhenti dari usahanya tersebut.
"Kalau untuk teman-teman tunanetra dewasa yang mengalami terpukul secara langsung tiarap terkapar itu adalah yang pendidikannya terbatas dan bekerja sebagai pemijat," kata Aria saat dihubungi Suara.com, Senin (12/7/2021).
Maklum saja, bukan tanpa sebab, kata Aria, para juru pijat tunanetra tersebut harus kehilangan penghasilannya di tengah pandemi Covid. Pasalnya, mereka berkerja memang mengandalkan kontak fisik secara langsung, sementara hal itu jika dilakukan kekinian tentu sangat beresiko.
"Jadi otomatis mereka nggak bisa bekerja kan," tuturnya.
Belum lagi, Aria menyampaikan, dirinya masih banyak menerima keluhan bahwa sebagian para penyandang tuna netra terdampak covid ini belum terdata menerima bantuan sosial sejak tahun lalu. Hal ini tentunya menjadi ironi di satu sisi usahanya tidak berjalan.
"Nah sementara belum dari mereka itu terdata sebagai penerima bantuan. Ini dengan PPKM Mensos sudah mengumumkan ada penertiban data gitu tapi pertanyaannya apakah semua yang membutuhkan sudah terdata?," ungkapnya.
Memang, kata Aria, dirinya tidak punya data pasti berapa jumlah penyandang tuna netra yang tak mendapatkan bantuan sosial sejak tahun lalu. Namun menurutnya hal itu tetap harus jadi perhatian terutama para penyandang tuna netra di daerah.
Baca Juga: Bikin Terenyuh Publik, Pramugari KA Ini Bantu Penyandang Tunanetra Makan
Aria juga mengeluhkan terkadang para petugas dinas-dinas sosial yang melakukan pendataan kepada para penyandang tuna netra tak memberikan sosialisasi yang benar dan jelas. Sehingga para penyandang tunanetra itu kebingungan.
"Pendataan ini ketika mereka tahun lalu berusaha melalukan pendataan juga enggak resmi mengumumkan beri tahu bahwa ini pemerintah melakukan pendataan kan mereka punya petugas di lapangan tapi mungkin mereka menyuruh orang lain," ungkapnya.
Lebih lanjut, Aria mengatakan, akibat adanya ketidak jelasan tersebut membuat terkadang bantuan sosial salah sasaran.
"Malah yang sebetulnya yang tidak berhak menerima malah tidak dapat. Kan itu banyak dilaporkan media juga," katanya.
Aria berharap pemerintah terutama Menteri Sosial Tri Rismaharini pada kesempatan PPKM Darurat ini bisa lebih memperhatikan para penyandang tuna netra terutama soal bantuan sosial. Karena tak sedikit dari mereka, kata Aria, bahkan kesulitan ekonominya hingga terusir dari rumah kontrakannya.
"Karena 70 persen teman-teman tuna netra yang terdampak kurang lebih itu bekerjanya sebagai pemijat. Udah pasti terampak yang di DKI orang-orang daerah, mereka ngontrak tinggalnya beberapa ada yang secara tidak langsung diusir dari rumah karena nggak punya uang untuk bayar," tandasnya.
Berita Terkait
-
Kota Padang PPKM Darurat, Ini Poin-poin Penting yang Wajib Dipatuhi Masyarakat
-
Ada Opsi PPKM Darurat Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 1,5 Bulan
-
Kasus Covid-19 Melejit, BI Pangkas Ekonomi RI Jadi 3,8 Persen
-
Kantor Pemprov Lampung Sepi, Diberlakukan WFH 100 Persen selama PPKM Darurat
-
PMI DKI: Kebutuhan Donor Plasma Konvalesen di Jakarta Naik 200 Persen
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua