Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi pemerintah yang menunda vaksin gotong royong individu melalalui perusahaan holding BUMN Farmasi, PT Kimia Farma Tbk.
Saleh menilai penundaan itu menjadi respon cepat pemerintah atas kritikan terhadap vaksin berbayar.
"Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini," ujar Saleh, Senin (12/7/2021).
Meski sudah ditunda, Saleh sendiri sebenarnya lebih mengusulkan agar pemerintah dapat membatalkan pengadaan vaksin berbayar untuk individu tersebut. Pembatalan itu lanjut Saleh bisa melalui revisi Permebkes Nomor 19 Tahun 2021.
Ia berharap pembatalan vaksin berbayar dapat menyamaratakan masyarakat menyoal vaksinasi. Di mana setiap orang memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksin.
"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," kata Saleh.
Ditunda
PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu.
Penundaan ini setelah adanya pemberitahuan dari manajemen Kimia Farma kepada calon konsumen vaksinasi gotong royong ini.
Baca Juga: Soal Vaksinasi Berbayar, JK: Serahkan kepada Pemerintah
Pemberitahuan ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro.
"Betul (vaksinasi ditunda)," ujar Ganti saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Adapun berikut pemberitahuan manajemen Kimia Farma atas penundaan vaksinasi berbayar:
Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya.
Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta.
Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia.
Berita Terkait
-
Pilih Suntik Vaksin Berbayar, Ngabalin: Banyak Orang Kaya di Republik Ini
-
Kimia Farma Tunda Program Vaksinasi Mandiri Berbayar, Klaim Minat Masyarakat Tinggi
-
Soal Vaksinasi Berbayar, JK: Serahkan kepada Pemerintah
-
Sambut Baik Usulan Kompleks DPR Jadi RS Darurat, Dasco Temukan Sejumlah Kendala Teknis
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang