Suara.com - Muncul wacana PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus. Pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa khawatir terkait kebijakan tersebut.
Menurut Herry, pemerintah perlu juga mempertimbangkan aspek sosiologis, selain aspek kesehatan yang selama ini selalu menjadi urgensinya. Apalagi hingga saat ini upaya pemerinta menanggulandi Covid-19 belum menunjukkan tren positif.
"Penerapan PPKM Darurat tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan yang notabene sudah menjadi urgensi namun ada aspek sosiologis yang sebenarnya tidak kalah penting juga melekat pada kehidupan masyarakat," ujar Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui keterangan persnya pada Selasa (13/7/2021).
Aspek sosiologis yang dimaksud Herry meliputi kondisi ekonomi dan taraf kesejahteraan sosial masyarakat juga harus diperhatikan pemerintah.
"Selama ini saya melihat Pemerintah ini kurang komprehensif dalam menentukan kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi dan taraf kesejahteraan sosial masyarakat diabaikan saat mengeluarkan kebijakan," kata Herry.
Ia justru khawatir akan adanya implikasi berkepanjangan terhadap sektor lainnya jika PPKM Darurat diperpanjang.
"Hingga saat ini kebijakan pemerintah dalam menekan Covid-19 hasilnya belum menunjukkan tren positif. Angka Covid-19 meningkat, proyeksi pertumbuhan ekonomi terus menurun berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang bertambah. Artinya semuanya tidak efektif," ujar Herry.
Sekjen Perkumpulan Profesi Pekerjaan Sosial (PROPEKSOS) ini pun mendorong Pemerintah agar memperhatikan setiap aspek fundamental dan menganggap keseluruhan elemen tersebut adalah penting diselamatkan.
"Saya optimis jika Jokowi memiliki jajaran yang mumpuni menghadapi krisis bisa melakukan terobosannya yang tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan semata namun keseluruhan aspek harus seirama untuk dikondisikan dengan baik," jelas Herry.
Baca Juga: PPKM Darurat, Mobilitas Warga Naik 10,20 Persen di Permukiman
Apalagi Herry menyebutkan dengan ditunjuknya Menkomarves, Luhut Panjaitan justru meningkatkan efektifitas dan efesiensi kebijakan pada masa pandemi ini.
"Pak Luhut saya kira sejauh ini sudah tepat tinggal kita lihat realitasnya apakah mendatangkan implikasi positif atau cenderung stagnan seperti sebelumnya," pungkas Herry Mendrofa.
Tag
Berita Terkait
-
PPKM Darurat, Mobilitas Warga Naik 10,20 Persen di Permukiman
-
Ruas Jalan yang Disekat Pemkot Balikpapan Saat PPKM Darurat Bertambah, Ini Daftarnya
-
Polisi Siapkan Pasukan Antisipasi Pesan Berantai Ajakan Demo PPKM Darurat Kota Malang
-
Hari Pertama PPKM Darurat Medan, Jumlah Penumpang Kereta Api Anjlok
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan dan Perampokan Sadis!
-
Menteri Mukhtarudin: Siapkan 500.000 Pekerja Migran Indonesia pada 2026
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?