Suara.com - Anggota IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay memberikan peringatan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Saleh menegaskan tidak mau mendengar lagi ada kasus anggota DPR yang meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapatkan ICU.
Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR Komisi IX pada Selasa (13/7). Saleh meminta Menkes Budi Gunadi untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi lonjakan pasien virus corona.
"Pak menteri memprediksi bahwa orang yang terpapar Covid-19 belum tentu turun dalam satu dua minggu, dan nanti kalau memang terus naik ini perlu persiapan yang cukup matang," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/7/2021).
Saleh mengingatkan Menkes mengenai kasus anggota DPR yang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan. Sosok yang dimaksud adalah anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua.
"Saya tidak mau lagi dengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua, sampai akhirnya meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Saleh juga turut membahas usulan dari Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Usulan ini disampaikan karena penanganan pasien dinilai kurang baik selama ini.
Meski dihujani kritik, namun Saleh mendukung penuh usulan dari kader partainya itu. Ia menjelaskan usulan itu benar-benar emosi dari hati karena melihat susahnya bertahan hidup tanpa fasilitas kesehatan yang memandai.
"Ini yang dipertimbangkan anggota kita (Rosaline) sampai ada yang emosional minta RS khusus pejabat. Itu sebenarnya karena emosional bukan dari hati," jelas Saleh.
"Karena dia lihat sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan memadai di tengah serangan Covid-19 yang dahsyat itu," lanjutnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Desak Menkes Upayakan ICU Untuk Wakil Rakyat, Publik: Menjijikkan!
Kemenkes Tolak Usulan Politikus PAN Rosaline Minta RS Covid-19 Khusus Pejabat
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan tidak akan ada pendirian rumah sakit Covid-19 khusus untuk pejabat.
Kemenkes dengan tegas menolak usulan yang pertama kali disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw tersebut.
"Semua pasien mendapatkan hak yang sama untuk pelayanan kesehatan," tegas Nadia saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN), Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan kepada pemerintah untuk menyiapkan rumah sakit khusus pejabat yang terinfeksi virus corona.
Rosaline mengaku prihatin melihat banyak anggota dewan yang sulit mendapatkan penganangan fasilitas kesehatan selama pandemi. Menurutnya, hal ini sangat penting dipikirkan oleh pemerintah.
Berita Terkait
-
Anggota DPRD Desak Menkes Upayakan ICU Untuk Wakil Rakyat, Publik: Menjijikkan!
-
DPR Minta Menkes Siapkan Ruang ICU Khusus Wakil Rakyat, Netizen: Kerja Gak Becus, Tapi..
-
TNI Bantu Siapkan 1.870 Ranjang ICU dan Isolasi Bagi Pasien Covid-19
-
Viral Usai Dipecat, Kuli Bangunan Ini Dapat Tawaran Kerja dari Anggota DPR
-
Halaman Gedung DPR Ramai Diusulkan Jadi RS Darurat Pasien Covid-19
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group