Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat masih ada 95 dari 394 kabupaten/kota yang warganya memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75 persen, padahal ledakan pandemi Covid-19 belum mereda.
Ketua Bidang Data Dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah memaparkan 39 kabupaten/kota di antaranya bahkan berada di bawah 60 persen tingkat kepatuhan memakai masker warganya.
"Jadi di level kabupaten/kota ada sekitar 24,11 persen kabupaten/kota yang kepatuhannya rendah, di bawah 75 persen," kata Dewi dalam diskusi virtual Satgas Covid-19, Rabu (14/7/2021).
Sementara dari aspek menjaga jarak, terdapat 112 atau 28,43 persen dari 294 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepatuhan jaga jarak kurang dari 75 persen.
"Secara nasional kepatuhan menjaga jarak kita lebih rendah dibandingkan kepatuhan memakai maskernya," ucapnya.
Adpun 5 Provinsi dengan tingkat kepatuhan memakai masker terendah antara lain; Gorontalo, Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat.
Sementara 5 provinsi dengan tingkat kepatuhan menjaga jarak terendah antara lain; Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, Bengkulu, dan DKI Jakarta.
"Ini evaluasi untuk kita semua, bagaimana seluruh elemen masyarakat dari level terkecil ini semua harus memiliki sumbangsih kontribusi yang sama meningkatkan kedisiplinan menggunakan masker, jaga jarak," jelasnya.
Dewi menyebut data ini ada di aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) yang bisa menjadi acuan bagi posko-posko PPKM Darurat di level terkecil untuk memantau wilayahnya dan mengambil tindak lanjut pengawasan di lapangan.
Baca Juga: Viral Usai Dipecat, Kuli Bangunan Ini Dapat Tawaran Kerja dari Anggota DPR
"Itulah kenapa kita gunakan data yang lebih mikro, seluruh posko daerah kita sudah bisa melihat kelurahan dan desa mana yang kepatuhannya rendah, itu bisa ditargetkan untuk sasaran operasi penegakkan disiplin," pungkas Dewi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO