Luhut Minta Kompak, Tapi Pemerintah Tak Beri Contoh karena Kebijakan Tumpang Tindih

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta pemerintah tidak tumpang tindih dalam memberikan kebijakan terkait penanganan pandemi.

Permintaan itu menyusul keinginan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, agar semua pihak kompak bersatu menangani pandemi. Pasalnya, dikatakan Luhut semua pihak sudah merasa kelelahan akibat pandemi yang sudah lebih dari satu tahun melanda Indonesia.

Luqman mengaku setuju sepenuhnya bahwa semua pihak harus kompak mengatasi covid-19 dengan peran dan kewenangannya masing-masing. Namun ia meminta kekompakan itu dapat dimulai dari pemerintah sebagai contoh bagi masyarakat.

"Kekompakan ini saya mohon dimulai dari level kebijakan pemerintah. Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).

Luqman mencontohkan salah satu kebijalan tumpang tindih, yakni soal vaksin gotong royong individu berbayar. Di mana pada awalnya Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa kebijakan vaksinasi gratis untuk masyarakat. Tetapi Kementerian Kesehatan melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 menetapkan skema vaksinasi individu berbayar.

"Ini kan bikin kacau. Jadi, kekompakan ini harus dimulai level kebijakan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah clear, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa tidak ada pihak-pihak yang menggunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan finansial dalam penanganan pendemi Covid-19," ujar Luqman.

Diketahui, Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, meminta seluruh pihak untuk kompak bersatu menangani pandemi Covid-19.

Luhut mengatakan seluruh petugas di lapangan juga sama lelahnya dengan masyarakat yang terdampak ekonomi, namun pembatasan tetap harus dilakukan untuk menekan penyebaran virus.

"Karena semua lelah, semua kita lelah, itu teman-teman prajurit yang di bawah itu lelah, sudah 1,5 tahun itu mereka kerja, jadi jangan kita tambahin lagi masalah," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Petugas dan Pedagang Bersitegang, Bobby Nasution: Jualan Tetap Boleh, Tapi....

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI itu juga menyebut media, politisi, hingga pengamat harus turut membantu penanganan pandemi.

"Dan saya harap, dari teman-teman semua, maaf, pengamat-pengamat, politisi-politisi, tolong semua, please. Kalau kali ini, kita kompaklah. Nanti (kalau) selesai ini, anda mau anu lagi, silakan," ucapnya.

Luhut menyebut pemerintah sudah mengamankan lebih dari 40 juta vaksin dan akan mempercepat vaksinasi hingga 1 juta suntikan per hari.

Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan konversi tempat tidur di rumah sakit, membuat rumah sakit lapangan, hingga menambah tenaga kesehatan dari berbagai kampus.

Penambahan pasokan oksigen juga terus dilakukan dengan realokasi produksi 100 persen untuk oksigen medis, hingga impor oksigen dari bantuan internasional.

Untuk obat-obatan, Luhut mengatakan pemerintah sudah memastikan ketersediaan obat dengan impor dari negara lain untuk stok dalam negeri hingga akhir Juli 2021 yang selanjutnya akan dibagikan secara gratis ke masyarakat.

"Kita tahu apa yang kita lakukan sekarang. Sangat tahu, Karena bukan Luhut Pandjaitan tetapi semua yang kumpul disini dengan segala macam keahlian mereka sudah memberikan pikiran yang terbaik untuk bangsa dan negara ini," tegasnya.

"Jadi jangan ada beranggapan bahwa kami tidak bergerak kami sangat bergerak," pungkas Luhut.

Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 2.670.046 orang Indonesia, kini masih terdapat 443.473 kasus aktif, 2.157.363 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 69.210 jiwa meninggal dunia.