Suara.com - Ada lelucon pahit tentang istilah PPKM yang beredar di antara warga Muara Baru, kawasan padat penduduk di Jakarta Utara.
"Pelan Pelan Kita Mati," ujar Herdayati (48), warga Muara Baru, yang memiliki enam orang anak.
Ia merujuk kepada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat, yang diterapkan pemerintah sejak 3 Juli untuk mengatasi penyebaran virus corona.
Selasa (20/7), Presiden Jokowi resmi memperpanjang masa PPKM Darurat sampai akhir pekan ini, 25 Juli.
Pandemi saat ini semakin memperparah kemiskinan dan kelaparan bagi banyak warga, atau dalam lelucon Herdayati, mereka pelan-pelan menuju ke kematian.
Para ekonom menyebut lebih dari separuh penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta orang hanya mampu berbelanja di bawah $60 (sekitar Rp700 ribu) per bulan, menempatkannya di urutan kedua tertinggi kelompok yang "rentan secara ekonomi" di dunia.
Gelombang kedua COVID-19 membanjiri layanan kesehatan setempat, karena infeksi melonjak lima kali lipat dalam sebulan terakhir. Dalam seminggu ini, Indonesia mencatat rata-rata 49.435 kasus baru dan lebih dari 1.000 kematian per hari.
Tidak ada negara lain di dunia yang terkena pukulan lebih keras daripada Indonesia, padahal menurut para pakar kesehatan, tes yang dilakukan lebih rendah sehingga data resmi tak mencerminkan angka sebenarnya.
Menurut Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), rata-rata dua orang meninggal dengan gejala COVID-19 setiap hari di Muara Baru, yang berpenduduk sekitar 6.000 jiwa.
Baca Juga: Tolak PPKM Darurat, Ojol dan Pemuda Bandung Minta Koruptor Bansos Dihukum Mati
"Situasinya mengerikan," ujar Eny Rochayanti, koordinator LSM tersebut.
Pemerintah berupaya meredam dampak ekonomi dengan meluncurkan paket bantuan bagi rakyat miskin.
Tanpa bantuan ini, menurut Bank Dunia, 5 juta orang bisa jatuh di bawah garis kemiskinan USD 32,59 atau sekitar Rp 400 ribu per bulan tahun lalu.
Pemerintah juga memiliki rencana menambah 8.000 tempat tidur rumah sakit serta meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan pasokan oksigen.
Sabtu pekan lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengakui adanya dampak yang tidak proporsional pada orang miskin, dan meminta maaf "jika (kebijakan pemerintah) tidak optimal".
Ekonom Arief Anshory Yusuf menjelaskan, urbanisasi berlangsung dengan cepat selama 20 tahun terakhir, tanpa adanya pekerjaan formal yang cukup untuk menopang arus masuk penduduk ke perkotaan.
Sementara itu, investasi pemerintah dalam sistem kesehatan minim, sehingga layanan medis sangat bergantung pada rumah sakit swasta yang tidak mampu dijangkau oleh penduduk miskin.
"Orang-orang ini tinggal di lingkungan yang padat di mana COVID menyebar dengan mudah," kata Arief.
"Isolasi hampir tidak mungkin dijalankan. Mereka tidak bisa mengakses layanan rumah sakit. Mereka sangat rentan kehilangan pendapatan," jelasnya.
Sistem kesehatan 'runtuh'
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan sistem kesehatan di Pulau Jawa "secara fungsional telah kolaps", sehingga banyak warga yang mengambil inisiatif sendiri untuk mengobati keluarganya yang sakit.
Kepala Desa Panggungharjo, Yogyakarta, Wahyudi, misalnya, membentuk tim relawan menggunakan media sosial dan aplikasi pesan untuk memburu tempat tidur rumah sakit, pasokan oksigen, serta obat-obatan yang dibutuhkan.
Ketika tiga dari keluarga beranggota delapan orang di desanya meninggal dalam tempo 10 hari, Wahyudi dan timnya berusaha keras mengusahakan perawatan untuk kepala keluarga itu, Muji.
"Apa pun caranya, Pak Muji harus bertahan," katanya.
Setelah ditolak dari enam rumah sakit, akhirnya mereka mendapat jaminan tempat tidur untuk Muji keesokan harinya. Tapi sebelum sampai di sana, Muji telah meninggal dunia.
"Hati kami semua hancur," ujar Wahyudi.
Sekarang bergulat dengan 500 kasus aktif di desanya, ia telah mendirikan tempat penampungan agar dapat mengisolasi mereka yang telah terinfeksi.
Sejumlah pejabat, pekerja sosial dan keluarga korban menjelaskan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka yang memiliki uang, koneksi, dan keberuntungan memiliki harapan terbaik untuk mendapatkan bantuan medis.
Namun demikian, karena biasanya memakan waktu berhari-hari, pencarian bantuan medis seringkali berakhir tragis.
Hal inilah yang dialami Irna Nurfendiani Putri (32), seorang pekerja di bidang teknologi informasi, yang sempat berburu tempat tidur rumah sakit di Jakarta untuk saudaranya, Rachmat Bosscha (44).
"Dua orang meninggal dalam selang waktu 30 menit," katanya. "Kemudian saudara saya dipindahkan ke tempat tidur mereka."
Akibat ruang perawatan intensif (ICU) yang penuh dan persediaan oksigen rumah sakit yang terus habis, Irna harus berulangkali memasangkan oksigen ke saudaranya dari tangki portabel yang mereka bawa sendiri.
"Saya tidak bisa menyalahkan rumah sakit karena persediaannya langka," katanya. "Tapi cukup mengerikan melihat saudara saya kesulitan bernapas."
Diminta oleh staf rumah sakit untuk membeli enam botol remdesivir, obat yang menghambat virus SARS-CoV-2, keluarga Irna berhasil menemukan dua botol, sebagian berkat sepupunya yang kebetulan seorang dokter.
"Kami masih mencari empat botol lagi. Tapi pada pukul 10 pagi, rumah sakit menelepon ibu saya dan menyampaikan kabar bahwa saudara saya sudah meninggal," papar Irna.
'Jangan sampai sakit'
Evi Mariani, seorang pengelola laman berita daring, juga mengalami cobaan berat selama seminggu setelah saturasi oksigen ayahnya yang terinfeksi covid-19, Ijan Sofian, anjlok.
Butuh waktu lima hari bagi Ijan untuk dirawat di rumahsakit. Dia meninggal dua hari kemudian.
"Saya harus mengakui bahwa kami mendapatkan kamar rumah sakit untuk ayah melalui jaringan kerabat," ujarnya.
"Kami bukan orang kaya, tapi masih bisa mendapatkannya melalui mekanisme pasar. Untuk orang miskin? Ini situasi yang sangat menyedihkan karena mereka tidak punya uang dan jaringan," kata Evi.
Dengan ancaman virus yang beredar di gang-gang sempit dan pengap di daerah Muara Baru, Herdayati mengaku hanya bisa mengikuti saran tetangganya:
"Jangan sampai sakit, Bu. Jangan sakit."
REUTERS
Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim.
Berita Terkait
-
Tolak PPKM Darurat, Ojol dan Pemuda Bandung Minta Koruptor Bansos Dihukum Mati
-
PPKM Darurat Diperpanjang, Gibran: Mohon Maaf Warga Solo
-
Dilarang Masuk! Cerita Warga Lenteng Agung Tutup Gang Kampungnya Pakai Pot-pot Bunga
-
Viral Ribuan Ojol di Bandung Turun ke Jalan Tolak PPKM Darurat: Buka Woi Buka!
-
Aturan Terbaru PPKM Darurat, Apa Itu PPKM Level 4?
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya