Politik Tunisia Memanas, Presiden Pecat Perdana Menteri dan Bekukan Parlemen

Suara.com - Presiden Tunisia Kais Saied membubarkan pemerintah dan membekukan parlemen pada Minggu (25/7/2021), sebuah langkah yang secara dramatis memperparah krisis politik di negara itu.

Kerumunan orang memenuhi Ibu Kota Tunis untuk mendukung langkah presiden, namun oposisi menyebut tindakan Saied itu sebagai kudeta.

Saied mengatakan dia akan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan bantuan perdana menteri yang baru. Konstitusi demokratis 2014 yang memisahkan kekuasaan presiden, perdana menteri, dan parlemen kini menghadapi tantangan terbesar.

Kerumunan orang memenuhi jalan-jalan di Tunis, bersorak-sorak dan membunyikan klakson kendaraan. Suasana itu mengingatkan pada revolusi 2011 yang membawa demokrasi dan memicu aksi protes "kebangkitan dunia Arab" (Arab Spring) yang mengguncang Timur Tengah.

Namun, sejauh mana dukungan pada langkah Saied melawan pemerintahan rapuh dan parlemen yang tercerai berai tidak jelas. Dia memperingatkan masyarakat agar tidak bertindak anarkis.

"Saya peringatkan siapa pun yang berpikir untuk menggunakan senjata... dan siapa pun yang menembakkan peluru, tentara akan membalasnya dengan peluru," kata Saied dalam pernyataan di televisi.

Bertahun-tahun kelumpuhan, korupsi, buruknya layanan publik, dan meningkatnya pengangguran telah menyengsarakan rakyat Tunisia sebelum pandemi global menghantam ekonomi tahun lalu dan tingkat penularan COVID-19 melonjak musim panas ini.

Protes, yang diserukan aktivis media sosial tapi tidak didukung partai besar mana pun, bermunculan pada Minggu. Sebagian besar kemarahan tertuju pada partai Islam moderat Ennahda yang menguasai parlemen.

"Kami telah terbebas dari mereka," kata seorang perempuan bernama Lamia Meftahi tentang pemerintah dan parlemen. Dia ikut merayakan keputusan Saied itu di Tunis tengah.

Baca Juga: Wabah Covid-19 Buat Sistem Kesehatan Tunisia Ambruk, Kemenkes: Kami Dalam Situasi Bencana

"Ini adalah momen paling membahagiakan sejak revolusi," tambahnya.

Ennahda, yang dilarang sebelum revolusi, telah menjadi partai paling sukses sejak 2011 dan selalu menjadi bagian pemerintahan koalisi.

Rached Ghannouchi, pemimpin Ennehda yang juga ketua parlemen, lewat percakapan telepon dengan Reuter segera menyebut keputusan Saied "sebuah kudeta terhadap revolusi dan konstitusi".

"Kami menganggap institusi masih berdiri, dan pendukung Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," kata dia, meningkatkan kemungkinan munculnya bentrok antarpendukung Ennahda dan Saied.

Sengketa Politik

Said dalam pernyataannya mengatakan bahwa tindakan yang diambilnya sesuai dengan Pasal 80 konstitusi. Dia juga mengutip pasal itu untuk mencabut kekebalan anggota-anggota parlemen.