"Banyak orang tertipu oleh kemunafikan, pengkhianatan, dan perampokan hak-hak rakyat," kata dia.
Presiden dan parlemen dipilih lewat pemilu terpisah pada 2019, sedangkan Hichem Mechichi menjabat perdana menteri sejak musim panas lalu menggantikan pemerintah sebelumnya yang berumur pendek.
Saied, seorang independen tanpa partai, bersumpah akan merombak sistem politik yang rumit dan terjangkit korupsi. Sementara itu, pemilihan parlemen membawa perpecahan karena tak satu pun partai meraih lebih dari seperempat jumlah kursi.
Sengketa atas konstitusi Tunisia semula akan diselesaikan lewat mahkamah konstitusi. Namun, tujuh tahun setelah konstitusi disahkan, mahkamah belum juga dibentuk akibat perselisihan dalam penunjukan para hakim.
Presiden telah terjerat dalam perselisihan politik dengan PM Mechichi selama lebih dari setahun, ketika negara itu bergulat dengan krisis ekonomi, kegentingan finansial, dan kegagalan penanganan pandemi COVID-19.
Berdasarkan konstitusi, presiden hanya memiliki tanggung jawab langsung atas urusan luar negeri dan militer. Namun setelah terjadi kekisruhan dalam pelaksanaan vaksinasi pekan lalu, dia meminta militer untuk mengambil alih penanganan pandemi.
Lonjakan kasus infeksi dan tingkat kematian akibat COVID-19 di Tunisia telah menambah kemarahan publik pada pemerintah ketika partai-partai politik bertengkar.
Sementara itu, Mechichi berusaha menegosiasikan pinjaman baru dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipandang penting untuk mengatasi krisis fiskal yang memburuk ketika Tunisia berjuang menutupi defisit anggaran dan pembayaran utang.
Reformasi ekonomi dianggap perlu untuk mendapatkan pinjaman, meski dapat merugikan warga biasa dengan hilangnya subsidi atau berkurangnya pekerjaan di sektor publik. Namun, perselisihan tentang reformasi tersebut telah membuat pemerintah Tunisia nyaris ambruk. (Sumber: Antara/Reuters)
Baca Juga: Wabah Covid-19 Buat Sistem Kesehatan Tunisia Ambruk, Kemenkes: Kami Dalam Situasi Bencana
Berita Terkait
-
Wabah Covid-19 Buat Sistem Kesehatan Tunisia Ambruk, Kemenkes: Kami Dalam Situasi Bencana
-
Sebut Bangun Masjid Baru Sama Saja Buang Uang Publik, Profesor Tunisia Ini Banjir Kecaman
-
Ogah Dikaitkan Kasus Anak yang Perkosa ABG, Anggota DPRD IHT Lepas Tangan?
-
Tragis! Jihadis Perempuan Asia Ledakkan Diri Bersama Bayinya di Tunisia
-
Tolak Terbang ke Israel, Seorang Pilot Maskapai Emirates Ditangguhkan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
Terkini
-
Megawati Hadiri Penutupan Rakernas I PDIP, Sampaikan Arahan dan Rekomendasi Partai
-
BNI Dukung Danantara Serahkan 600 Hunian Layak Pascabencana di Aceh Tamiang
-
Nota Perlawanan Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Ditolak, Nadiem Makarim: Saya Kecewa
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI
-
Usai Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Balikpapan dan IKN
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat