Suara.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengkritisi biaya pengecatan Pesawat Kepresidenan yang nilainya mencapai Rp2 miliar. Menurut Roy Suryo, anggaran untuk biaya pengecatan pesawat Kepresidenan yang menggunakan dana di APBN, seharusnya tidak dipaksakan untuk digunakan di masa pandemi.
"Anggaran (Biaya pengecatan pesawat Kepresidenan) itu tidak mesti dipaksakan digunakan, semua ada aturannya," ujar Roy Suryo saat dikonfirmasi Suara.com, Rabu (4/8/2021)
Roy Suryo menyarankan seharusnya anggaran tersebut bisa dialihkan ke hal -hal yang esensial. Terlebih kata Roy Suryo setidaknya ada tiga pesawat sekaligus yang dilakukan pengecatan.
"Bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih esensial. Apalagi ini 3 (tiga) pesawat sekaligus dianggarkan untuk dicat di tengah-tengah pandemi. Astaghfirullah," kata Roy Suryo.
Tak hanya itu, Roy Suryo menyebut masyarakat seperti dianggap bodoh. Pasalnya anggaran biaya tersebut kata Roy Suryo sangat bisa dialokasikan sesuai kebutuhan yang esensial.
"Kok seperti menganggap masyarakat semua bodoh. Anggaran itu hanya mekanisme administratif yang sangat bisa direalokasi sesuai kebutuhan yang esensial atau tidak, pengecatan ini benar-benar sungguh tidak berempati di tengah-tengah Pandemi," ucap dia.
Pakar Telematika itu menuturkan setiap mekanisme administrasi ada aturannya. Sehingga seharusnya bisa alokasikan sesuai kebutuhan yang prioritas.
"Di manapun mekanisme administrasi anggaran ada aturannya, bisa direalokasi sesuai prioritas," tutur Roy Suryo.
Bahkan ia menilai alasan penggunaan anggaran untuk pesawat Kepresidenan sangat mengada-ngada dan terkesan terburu-buru.
Baca Juga: Fakta dan 4 Kontroversi Warna Pesawat Kepresidenan, Boros Duit saat Pandemi COVID-19
"Alasan anggaran ini sangat mengada-ngada apalagi jelas-jelas pesawat yang BBJ2 masih relatif baru 7 tahun, belum ada 50 ribu jam terbang sudah buru-buru dicat di tengah pandemi," katanya.
Dianggap Foya-foya
Sebelumnya, Pengamat Penerbangan Alvin Lie memperkirakan biaya pengecatan pesawat jenis Boeing 737-BBJ2 sekitar USD 100 ribu hingga 150 ribu. Nilai itu setara dengan Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar.
Lewat akun Twittter pribadinya, Alvin Lie menganggap biaya cat ulang pesawat kepresidenan sebagai bentuk foya-foya.
Jawaban Istana
Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk perawatan dan pengecatan sudah dialoksikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Berita Terkait
-
Pesawat Kepresidenan Indonesia: Harga, Spesifikasi, Keistimewaan dan Kontroversi
-
Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang, Fadli Zon: Tak Ada Sense of Crisis di Tengah Pandemi
-
Fadli Zon Geram, Pemerintah Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Jadi Warna Merah
-
Biaya Cat Merah Pesawat Kepresidenan Diperkirakan Rp 2 Miliar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Dasco Pimpin Rapat Bareng Pemerintah dan Buruh, Antisipasi Badai PHK
-
KPK Pantau Kondisi Kesehatan Gus Yaqut yang Dirawat di RS Polri
-
Jokowi Mulai Safari ke Lampung, Gerindra Tak Masalah: Selamat Ya, Sudah Sehat Kembali
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan