Suara.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengkritisi biaya pengecatan Pesawat Kepresidenan yang nilainya mencapai Rp2 miliar. Menurut Roy Suryo, anggaran untuk biaya pengecatan pesawat Kepresidenan yang menggunakan dana di APBN, seharusnya tidak dipaksakan untuk digunakan di masa pandemi.
"Anggaran (Biaya pengecatan pesawat Kepresidenan) itu tidak mesti dipaksakan digunakan, semua ada aturannya," ujar Roy Suryo saat dikonfirmasi Suara.com, Rabu (4/8/2021)
Roy Suryo menyarankan seharusnya anggaran tersebut bisa dialihkan ke hal -hal yang esensial. Terlebih kata Roy Suryo setidaknya ada tiga pesawat sekaligus yang dilakukan pengecatan.
"Bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih esensial. Apalagi ini 3 (tiga) pesawat sekaligus dianggarkan untuk dicat di tengah-tengah pandemi. Astaghfirullah," kata Roy Suryo.
Tak hanya itu, Roy Suryo menyebut masyarakat seperti dianggap bodoh. Pasalnya anggaran biaya tersebut kata Roy Suryo sangat bisa dialokasikan sesuai kebutuhan yang esensial.
"Kok seperti menganggap masyarakat semua bodoh. Anggaran itu hanya mekanisme administratif yang sangat bisa direalokasi sesuai kebutuhan yang esensial atau tidak, pengecatan ini benar-benar sungguh tidak berempati di tengah-tengah Pandemi," ucap dia.
Pakar Telematika itu menuturkan setiap mekanisme administrasi ada aturannya. Sehingga seharusnya bisa alokasikan sesuai kebutuhan yang prioritas.
"Di manapun mekanisme administrasi anggaran ada aturannya, bisa direalokasi sesuai prioritas," tutur Roy Suryo.
Bahkan ia menilai alasan penggunaan anggaran untuk pesawat Kepresidenan sangat mengada-ngada dan terkesan terburu-buru.
Baca Juga: Fakta dan 4 Kontroversi Warna Pesawat Kepresidenan, Boros Duit saat Pandemi COVID-19
"Alasan anggaran ini sangat mengada-ngada apalagi jelas-jelas pesawat yang BBJ2 masih relatif baru 7 tahun, belum ada 50 ribu jam terbang sudah buru-buru dicat di tengah pandemi," katanya.
Dianggap Foya-foya
Sebelumnya, Pengamat Penerbangan Alvin Lie memperkirakan biaya pengecatan pesawat jenis Boeing 737-BBJ2 sekitar USD 100 ribu hingga 150 ribu. Nilai itu setara dengan Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar.
Lewat akun Twittter pribadinya, Alvin Lie menganggap biaya cat ulang pesawat kepresidenan sebagai bentuk foya-foya.
Jawaban Istana
Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk perawatan dan pengecatan sudah dialoksikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Berita Terkait
-
Pesawat Kepresidenan Indonesia: Harga, Spesifikasi, Keistimewaan dan Kontroversi
-
Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang, Fadli Zon: Tak Ada Sense of Crisis di Tengah Pandemi
-
Fadli Zon Geram, Pemerintah Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Jadi Warna Merah
-
Biaya Cat Merah Pesawat Kepresidenan Diperkirakan Rp 2 Miliar
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD
-
Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi
-
Diduga Rencanakan Aksi Rusuh 10 Desember, 3 Pria Ditangkap Polisi, Salah Satunya Verdatius
-
Dasco soal Bupati Aceh Selatan: Kami Usulkan Diberhentikan Sementara, Pecat Selamanya Ranah DPRD
-
Banjir Sumatra Bukan Takdir, Ini Akar Masalah dan Solusi Agar Tak Terulang Lagi
-
Cak Imin Sentil Menteri Keuangan: Anggaran Negara Harus Tepat Sasaran dan Dorong Produktivitas
-
BK DPRD DKI Alihkan Panggung BK Award 2025 untuk Galang Dana Bencana Sumatra
-
Menhut Segel 3 Subjek Perusak Hutan, Total 7 Terkait Banjir Sumatra, Ini Daftarnya
-
Kepala BNPB Sebut Banjir Sumatra Cuma Mencekam di Medsos: Auto Tuai Kritik Keras dari DPR