Suara.com - Baliho hingga papan iklan atau billboard bergambar muka para politisi tuai polemik lantaran bertebaran di tengah pandemi covid. Menanggapi hal itu, PPP menilai pemasangan baliho untuk kepentingan 2024 sangat prematur.
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, tidak heran pemasangan baliho di tengah masyarakat yang sedang kesusahan menghadapi pandemi menuai polemik. Menurutnya, baliho tersebut bisa membangun diskursus terkait Pilpres 2024.
"Kalau bagi saya, atau bagi PPP lah, masih terlalu prematur bagi kita untuk membangun diskursus terkait Pilpres 2024," kata Arsul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/8/2021).
Arsul menilai, jika memang ingin membangun sebuah konfigurasi politik disarankan dilakukan secara tertutup. Pemasangan baliho-baliho dianggap terlalu terbuka.
"Hemat saya lebih di ruang tertutup saja supaya tidak menimbulkan suudzon. Sekarang ini kita semua dengan situasi PPKM, saya kira kita bisa pahami dengan ppkmnya tapi ada sensitifitas tersendiri bedengan adanya aktivitas yang dianggap tidak pas dengan fokus kita menangani pandemi ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini mengingatkan kepada semua pihak baik para kader partai politik hingga pejabat publik. Ia menyebut semua harus utamakan sensitifitas.
"Apapun lah ya, apakah sebagai politisi, sebagai partai politik saya kira ada baiknya kita mempertimbangkan sensitifitas. Kecuali balihonya terkait, hemat saya ini terkait kerja-kerja penanggulangan covid-19. Seperti taat prokes 5M, jangan ngomong yang lain-lain lah," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pandemi Bikin Masyarakat Kian Teralienasi: Ada yang Lebih Baik Mati hingga Coba Lukai Diri
-
Limp Bizkit Batalkan Sisa Konser Gegara Pandemi Covid-19
-
Sudjiwo Tedjo Dukung Tentara Copot Baliho Puan Maharani: Tak Etis Pada Presiden Jokowi
-
Cara Menghasilkan Uang dari TikTok dan Tips Mendapatkan Follower TikTok
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
Terkini
-
Unik, Aksi Massa di Mapolda DIY Bergerak Organik Tanpa Orasi dan Tuntutan Tertulis
-
Aksi di Mapolda DIY: Massa Kecam Kekerasan Aparat yang Tewaskan Bocah di Maluku
-
Terkuak! Bukan Polisi, Pelaku Penganiaya Pegawai SPBU di Cipinang Ternyata Wiraswasta
-
Rekaman CCTV Ungkap Kronologi Kecelakaan Transjakarta dan Ojol di Gunung Sahari
-
Cak Imin Desak Pekerja Migran Harus Punya Ijazah Minimal SMA, Ternyata Ini Alasannya?
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
-
Ramadan! DPRD Desak Pemprov DKI Tambah Kuota dan Atasi Sengkarut Distribusi Pangan Subsidi
-
Feri Amsari: Penunjukan Adies Kadir Cacat Prosedur, Berpotensi Ganggu Independensi MK
-
Peter Gontha: Reputasi Polri Buah Simalakama Persepsi Publik
-
TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Patuhi UU PDP dalam Kesepakatan Dagang RI-AS