Suara.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman meminta pemerintah untuk bisa mengecualikan anggota dewan dari kebijakan penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ataupun ganjil genap (gage).
Habiburokhman beralasan anggota dewan kerap mobilitas untuk menjalankan tugasnya.
Hal tersebut disampaikan Habiburokhman usai menyinggung adu mulut yang terjadi antara anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi kedapatan adu mulut dengan anggota kepolisian karena aturan ganjil genap kendaraan bermotor di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
"Harusnya kalau pejabat, anggota dewan memang perlu mobilitas menjalankan tugas konstitusionalnya mengunjungi konstituen atau ke kantor untuk memastikan berjalannnya pengawasan terhadap pengendalian Covid-19 ini, itu harus dikecuali dari penyekatan," kata Habiburokhman dalam diskusi bertajuk Pandemi & Konstelasi Politik 2024 secara virtual, Sabtu (14/8/2021).
Selain itu, Habiburokhman juga menyampaikan keluhan dari teman-temannya yang berprofesi sebagai advokat. Mereka kerap mengadu kepadanya lantaran tidak bisa mendampingi klien dalam sidang karena terkena penyekatan.
"Padahal dalam melaksanakan profesinya dia bisa mematuhi prokes gitu loh," ucapnya.
Karena itu ia berharap pemerintah dapat menerimanya sebagai masukan untuk kebijakan yang dapat diambil ke depannya. Lagipula menurutnya pemerintah tidak perlu lagi mengambil kebijakan dengan dasar kedaruratan.
Sebab kebijakan PPKM sendiri sudah berjalan selama 1 bulan lebih. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah lebih mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat yang terdampak adanya PPKM.
"Harus melibatkan semaksimal mungkin aspirasi publik, kaya ya itu penyekatan siapa yang boleh lolos dan tidak, kemudian ibadah, ya, di tempat ibadah, kita libatkan ketua-ketua pemuka agama untuk merumuskan ibadah seperti apa yang paling pas di masa pandemi. Jadi jangan lagi dengan alasan kedaruratan bikin aturan apa saja."
Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut PPKM di Sulawesi Belum Efektif Turunkan Mobilitas
Berita Terkait
-
Di Hadapan Panglima TNI dan Kapolri, Bobby Nasution Paparkan Strategi Penanganan Covid-19
-
Airlangga Hartarto Sebut PPKM di Sulawesi Belum Efektif Turunkan Mobilitas
-
Masyarakat Wajib Waspada, Covid-19 Kini Mengancam Usia Produktif
-
Survei: 67 Persen Responden Tak Puas Kebijakan PPKM Darurat
-
Mural Kritik Pemerintah Dihapus, Refly Harun: Dipuji Mau, Dikritik Nggak Mau
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Prabowo Berulang Kali Ucapkan Terima Kasih Jelang Upacara HUT ke-80 TNI
-
TPA Ilegal Rowosari Ditutup, Pemkot Semarang Berjanji Akan Siapkan TPS Resmi
-
Naik Maung, Prabowo Keliling Monas dan Sapa Warga Sebelum Pimpin Upacara HUT TNI
-
Monas Dibanjiri Warga, Tank Tempur Jadi Rebutan Spot Foto untuk Anak-Anak di HUT ke-80 TNI
-
Penampakan 200 Motor Baru, Siap Jadi Doorprize Utama di HUT ke-80 TNI di Monas
-
Kebakaran di Glodok Plaza pada Sabtu Malam, Api Berkobar di Kios HP Lantai Bawah
-
PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih
-
Ajang Dunia MotoGPTM 2025 Jadi Penyelenggaraan Terbaik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan