Suara.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman meminta pemerintah untuk bisa mengecualikan anggota dewan dari kebijakan penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ataupun ganjil genap (gage).
Habiburokhman beralasan anggota dewan kerap mobilitas untuk menjalankan tugasnya.
Hal tersebut disampaikan Habiburokhman usai menyinggung adu mulut yang terjadi antara anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi kedapatan adu mulut dengan anggota kepolisian karena aturan ganjil genap kendaraan bermotor di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
"Harusnya kalau pejabat, anggota dewan memang perlu mobilitas menjalankan tugas konstitusionalnya mengunjungi konstituen atau ke kantor untuk memastikan berjalannnya pengawasan terhadap pengendalian Covid-19 ini, itu harus dikecuali dari penyekatan," kata Habiburokhman dalam diskusi bertajuk Pandemi & Konstelasi Politik 2024 secara virtual, Sabtu (14/8/2021).
Selain itu, Habiburokhman juga menyampaikan keluhan dari teman-temannya yang berprofesi sebagai advokat. Mereka kerap mengadu kepadanya lantaran tidak bisa mendampingi klien dalam sidang karena terkena penyekatan.
"Padahal dalam melaksanakan profesinya dia bisa mematuhi prokes gitu loh," ucapnya.
Karena itu ia berharap pemerintah dapat menerimanya sebagai masukan untuk kebijakan yang dapat diambil ke depannya. Lagipula menurutnya pemerintah tidak perlu lagi mengambil kebijakan dengan dasar kedaruratan.
Sebab kebijakan PPKM sendiri sudah berjalan selama 1 bulan lebih. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah lebih mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat yang terdampak adanya PPKM.
"Harus melibatkan semaksimal mungkin aspirasi publik, kaya ya itu penyekatan siapa yang boleh lolos dan tidak, kemudian ibadah, ya, di tempat ibadah, kita libatkan ketua-ketua pemuka agama untuk merumuskan ibadah seperti apa yang paling pas di masa pandemi. Jadi jangan lagi dengan alasan kedaruratan bikin aturan apa saja."
Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut PPKM di Sulawesi Belum Efektif Turunkan Mobilitas
Berita Terkait
-
Di Hadapan Panglima TNI dan Kapolri, Bobby Nasution Paparkan Strategi Penanganan Covid-19
-
Airlangga Hartarto Sebut PPKM di Sulawesi Belum Efektif Turunkan Mobilitas
-
Masyarakat Wajib Waspada, Covid-19 Kini Mengancam Usia Produktif
-
Survei: 67 Persen Responden Tak Puas Kebijakan PPKM Darurat
-
Mural Kritik Pemerintah Dihapus, Refly Harun: Dipuji Mau, Dikritik Nggak Mau
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji