Suara.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman meminta pemerintah untuk bisa mengecualikan anggota dewan dari kebijakan penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ataupun ganjil genap (gage).
Habiburokhman beralasan anggota dewan kerap mobilitas untuk menjalankan tugasnya.
Hal tersebut disampaikan Habiburokhman usai menyinggung adu mulut yang terjadi antara anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi kedapatan adu mulut dengan anggota kepolisian karena aturan ganjil genap kendaraan bermotor di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
"Harusnya kalau pejabat, anggota dewan memang perlu mobilitas menjalankan tugas konstitusionalnya mengunjungi konstituen atau ke kantor untuk memastikan berjalannnya pengawasan terhadap pengendalian Covid-19 ini, itu harus dikecuali dari penyekatan," kata Habiburokhman dalam diskusi bertajuk Pandemi & Konstelasi Politik 2024 secara virtual, Sabtu (14/8/2021).
Selain itu, Habiburokhman juga menyampaikan keluhan dari teman-temannya yang berprofesi sebagai advokat. Mereka kerap mengadu kepadanya lantaran tidak bisa mendampingi klien dalam sidang karena terkena penyekatan.
"Padahal dalam melaksanakan profesinya dia bisa mematuhi prokes gitu loh," ucapnya.
Karena itu ia berharap pemerintah dapat menerimanya sebagai masukan untuk kebijakan yang dapat diambil ke depannya. Lagipula menurutnya pemerintah tidak perlu lagi mengambil kebijakan dengan dasar kedaruratan.
Sebab kebijakan PPKM sendiri sudah berjalan selama 1 bulan lebih. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah lebih mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat yang terdampak adanya PPKM.
"Harus melibatkan semaksimal mungkin aspirasi publik, kaya ya itu penyekatan siapa yang boleh lolos dan tidak, kemudian ibadah, ya, di tempat ibadah, kita libatkan ketua-ketua pemuka agama untuk merumuskan ibadah seperti apa yang paling pas di masa pandemi. Jadi jangan lagi dengan alasan kedaruratan bikin aturan apa saja."
Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut PPKM di Sulawesi Belum Efektif Turunkan Mobilitas
Berita Terkait
-
Di Hadapan Panglima TNI dan Kapolri, Bobby Nasution Paparkan Strategi Penanganan Covid-19
-
Airlangga Hartarto Sebut PPKM di Sulawesi Belum Efektif Turunkan Mobilitas
-
Masyarakat Wajib Waspada, Covid-19 Kini Mengancam Usia Produktif
-
Survei: 67 Persen Responden Tak Puas Kebijakan PPKM Darurat
-
Mural Kritik Pemerintah Dihapus, Refly Harun: Dipuji Mau, Dikritik Nggak Mau
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion