Fakta Mengejutkan di Balik Tren Padel Jakarta: 185 Lapangan Tak Punya Izin Dasar

Suara.com - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta mengungkap fakta mengejutkan mengenai maraknya pembangunan lapangan padel di ibu kota.

Sebanyak 185 bangunan padel tercatat belum memiliki izin resmi hingga periode 23 Februari 2026.

Kepala Dinas Citata DKI Jakarta, Vera Revina Sari, membeberkan langsung data terkait menjamurnya bangunan olahraga yang melanggar aturan tersebut.

"Bangunan padel yang tidak berizin sampai dengan 23 Februari 2026 berjumlah 185 bangunan," ujar Vera kepada awak media, Rabu (25/2/2026).

Vera menjelaskan bahwa ratusan bangunan tersebut tidak mengantongi dokumen krusial yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu syarat mutlak yang diabaikan oleh para pengelola atau pemilik lapangan olahraga tersebut.

"Dokumen wajibnya adalah PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)," tegas Vera.

Selain PBG, setiap gedung olahraga di Jakarta juga wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna.

Vera menekankan bahwa mustahil bagi pengelola untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi jika izin dasarnya saja tidak dipenuhi.

Baca Juga: Pramono Anung Mau Sulap 153 Pasar Jakarta Jadi Destinasi Global

"PBG saja tidak punya, tidak mungkin mengajukan SLF," lanjutnya.

Meskipun banyak yang melanggar, dinas mencatat masih ada sebagian pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi yang berlaku di Jakarta.

Berdasarkan data terkini, terdapat 212 bangunan padel di wilayah Jakarta yang sudah melengkapi dokumen PBG secara resmi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun kini memberikan atensi khusus terhadap keberadaan ratusan lapangan padel yang masih berstatus ilegal.

Sebelumnya, keberadaan lapangan-lapangan padel di Jakarta sempat disorot tajam imbas pemilihan lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga.

Sudah mulai banyak keluhan di media sosial tentang bagaimana keberadaan lapangan-lapangan tersebut menimbulkan kebisingan hingga mengganggu kenyamanan warga.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pun memberikan instruksi tegas untuk membatasi jam operasional lapangan padel yang didirikan di lingkungan pemukiman.

Pramono juga menyetop izin pembangunan lapangan padel baru di kawasan pemukiman agar tidak menimbulkan kegaduhan lagi di kalangan masyarakat.