Suara.com - Taliban berhasil memasuki istana presiden Afghanistan dan mengumumkan akan memberikan ujian yang sebenarnya kepada pemerintah pada Minggu (15/8/2021).
Menyadur Al Jazeera Senin (16/8/2021) kepala biro politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar mengatakan dalam sebuah pernyataan video singkat pada hari Minggu (15/8/2021) bahwa sudah berhasil menguasai istana presiden.
Abdul Ghani juga mengungkapkan jika Taliban akan melakukan ujian yang sebenarnya kepada pemerintah Afghanistan dan memenuhi harapan warga Afghanistan.
Dari rekaman yang diperoleh Al Jazeera secara eksklusif, tampak seorang pemimpin Taliban dikelilingi oleh puluhan pejuang bersenjata, berbicara kepada media dari kursi presiden Afghanistan.
Taliban berhasil memasuki istana setelah Presiden Ashraf Ghani angkat kaki menuju Tajikistan, saat kelompok tersebut berhasil menguasai banyak kota di Afghanistan.
Hingga saat ini, Taliban berhasil merebut 26 dari 34 ibu kota provinsi Afghanistan dalam waktu kurang dari dua minggu.
Presiden Ashraf Ghani mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di Facebook bahwa dia melarikan diri untuk mencegah pertumpahan darah.
"Taliban telah menang dengan pedang dan senjata mereka, dan sekarang bertanggung jawab atas kehormatan, properti, dan pertahanan diri warga negara mereka," katanya.
Di tengah memanasnya kondisi di Afghanistan, Jerman menutup kedutaan besarnya dan mempercepat evakuasi pasukan dan warganya.
Baca Juga: Pemerintah Afghanistan Menyerah ke Taliban, Joe Biden Kirim 5 Ribu Pasukan....
"Situasi keamanan memburuk secara drastis. Kedutaan Besar Jerman di Kabul ditutup pada 15 Agustus," jelas Kementerian Luar Negeri Jerman melalui situs resminya.
Menteri Luar Negeri Heiko Maas memutuskan untuk memindahkan staf kedutaan besarya ke bandara militer Kabul setelah Taliban berhasil memasuki kota tersebut.
Pada saat yang sama, Berlin juga mempercepat mengevakuasi warga Jerman serta warga Afghanistan yang pernah bekerja untuk militer Jerman atau lembaga lain.
Selain Jerman, Amerika Serikat juga ikut mengevakuasi para diplomat dari kedutaan besarnya menggunakan helikopter.
Pentagon dilaporkan akan mengirimkan 1.000 pasukan tambahan untuk membantu mengevakuasi warga AS dan warga Afghanistan yang bekerja untuk mereka dari Kabul.
Sebelumnya, Joe Biden mengatakan bahwa Washington akan mengirim 5.000 tentara ke ibukota Afghanistan untuk mengevakuasi staf kedutaan besarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni