Suara.com - Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai harga tes swab PCR Covid-19 yang diturunkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi maksimal Rp 550 ribu masih mahal tapi sudah lumayan terjangkau.
Menurut Dicky, bahwa Indonesia masih bergantung dengan reagen impor dari luar negeri, sehingga harganya mahal, tidak seperti India yang sudah bisa mengembangkan tes PCR sendiri dengan harga hanya Rp 100 ribu.
"Harga tes PCR itu sudah ideal 450-550 untuk konteks Indonesia, karena dari komponennya ada jasa, investasi, reagennya impor beli dari luar itu mahal, memang tidak bisa kita dibandingkan dengan India yang semua komponennya buatan India yang murah itu dan jasa tenaga kerja layanan di India juga murah," kata Dicky saat dihubungi, Senin (16/8/2021).
Namun Indonesia tetap harus bisa mengembangkan reagen lokal sehingga tidak bergantung pada reagen impor yang harganya mahal.
"Pesan pentingnya harus ada penguatan di riset dan development sehingga kita tidak bergantung pada produk impor terus, apalagi antigen itu harusnya kemampuan Indonesia bisalah," ucapnya.
Selain itu, Dicky juga menegaskan harga tes PCR maksimal Rp 550 ribu itu seharusnya hanya dikenakan kepada orang dengan kepentingan pribadi seperti pelaku perjalanan, untuk kepentingan tracing kontak erat tetap harus gratis dari pemerintah.
"Kalau mau serius mengendalikan pandemi ini ya strategi testing untuk intervensi public healthnya ini harus gratis, nol rupiah, artinya subsidi pemerintah baik rapid tes antigen dan PCR, negara yang berhasil mengendalikan pandemi ini umumnya seperti itu, Vietnam dan Thailand misalnya," ungkap Dicky.
Diketahui, Presiden Jokowi meminta agar harga maksimal tes swab PCR (polymerase chain reaction) sebagai standar tertinggi tes Covid-19 turun ke Rp 450 ribu dan maksimal Rp 550 ribu.
Selain itu Jokowi juga meminta hasil tes PCR dapat diketahui maksimal 1x24 jam.
Baca Juga: Harga PCR Diturunkan, Hotman Paris Lega: Postingan Selalu Ditanggapin Penguasa
Berita Terkait
-
Harga PCR Turun, Epidemiolog: Harusnya Tes Antigen jadi Rp60 Ribu
-
Harga PCR Diturunkan, Hotman Paris Lega: Postingan Selalu Ditanggapin Penguasa
-
Jokowi Turunkan Harga PCR Maksimal Rp 550.000, Epidemiolog: Mahal, Harusnya Rp 150.000
-
Berlaku Mulai Hari Ini, Harga Tes PCR di Makassar Rp 500 Ribu Hasil Keluar 16 Jam
-
Tes PCR Turun Harga, ICPI Beberkan 2 Kunci Pemulihan Sektor Pariwisata
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
Terkini
-
Bendera Gerindra Masih Mejeng di Flyover Jakarta, Satpol PP DKI: Berizin hingga 8 Februari
-
Ilusi Solusi Dua Negara dan Bahaya Langkah 'Sembrono' Indonesia di Board of Peace
-
Dasco: Partai Gerindra Ingin Hidup untuk 1000 Tahun
-
Muzani Pimpin Yel-yel di Senayan: Gerindra Menang, Prabowo Presiden, Presiden Dua Periode!
-
Mau Digaji Berapa Pun Tetap Korupsi! Anggota DPR Soroti Mentalitas Hakim Usai OTT di PN Depok
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Siap-siap! Kejagung Bidik Mantan Bos BUMN Akal-akalan Usai Warning Keras Prabowo
-
Wamensos Salurkan Santunan Duka Korban Longsor Cisarua
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?